Jakarta, PR Politik (26/11) – Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKS, Muh Haris, menyoroti maraknya aktivitas tambang ilegal di Indonesia yang terus menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan, perekonomian, dan sosial masyarakat. Haris mendesak aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap seluruh kasus tambang ilegal, dengan fokus pada keterlibatan oknum aparat yang kerap membekingi aktivitas tersebut.
“Tambang ilegal telah menjadi masalah serius yang merusak lingkungan, merugikan negara dari sisi pendapatan, dan memicu konflik sosial di masyarakat. Lebih parahnya, sering ditemukan adanya oknum yang membekingi aktivitas ini, sehingga proses penegakan hukum menjadi sulit,” tegas Muh Haris dalam keterangannya, Selasa (26/11).
Muh Haris juga mengungkapkan kekhawatirannya terkait insiden penembakan yang terjadi di Solok Selatan, Sumatera Barat, pada 22 November 2024. Kejadian itu melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar, yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Ryanto Anshari, yang diduga terkait dengan pengelolaan tambang ilegal galian C di wilayah tersebut.
“Kasus ini menunjukkan adanya konflik internal dalam penegakan hukum tambang ilegal. Keterlibatan oknum aparat dalam aktivitas ilegal seperti ini tidak dapat ditoleransi dan harus diusut tuntas,” tambahnya.
Meskipun demikian, Haris memberikan apresiasi kepada Kepolisian Republik Indonesia yang bergerak cepat menangkap pelaku penembakan. “Saya mengapresiasi pihak kepolisian yang telah bergerak cepat menangkap pelaku dalam kasus ini. Tindakan tegas ini adalah bentuk komitmen untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu, termasuk terhadap aparat yang melanggar,” ujar Haris.
Baca Juga: Ahmad Heryawan Dorong Sinergi KPI, KIP, dan Dewan Pers untuk Penyiaran Berkualitas
Namun, Haris menekankan pentingnya langkah lanjutan untuk memastikan penyelidikan tidak hanya berhenti pada pelaku penembakan. Ia juga menegaskan perlunya pengungkapan lebih lanjut mengenai jaringan dan motif di balik aktivitas tambang ilegal yang melibatkan oknum aparat penegak hukum.
Haris juga mendorong pemerintah untuk mempercepat pembentukan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) guna memperkuat pengawasan dan penindakan hukum di sektor tambang. Ia mengajak masyarakat untuk turut melaporkan aktivitas tambang ilegal yang terjadi di daerah masing-masing.
“Keberhasilan penanganan tambang ilegal membutuhkan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dan DPR. Kita harus pastikan aktivitas ini berhenti dan pihak-pihak yang terlibat, termasuk bekingan di baliknya, mendapatkan sanksi hukum yang setimpal,” tutup Haris.
Sumber: fraksi.pks.id
