Jakarta, PR Politik – Perkembangan kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence (AI)) mulai mengubah cara praktisi komunikasi politik bekerja. AI kini mampu membantu menyusun pidato, menganalisis isu publik, hingga menghasilkan berbagai konten komunikasi dalam hitungan detik. Namun, di tengah kemudahan tersebut, kemampuan berpikir kritis dan memverifikasi informasi justru menjadi kompetensi yang semakin penting bagi praktisi Public Relations (PR) Politik.
Pandangan tersebut disampaikan BRIN Associate Researcher sekaligus dosen yang meneliti AI Governance, Media Literacy, Political Communication, dan Southeast Asian Studies, Munadhil Abdul Muqsith, dalam pemaparannya mengenai transformasi AI terhadap komunikasi politik dan kebijakan publik.
Menurut Munadhil, AI seharusnya dipahami sebagai alat bantu yang meningkatkan efektivitas kerja manusia, bukan sebagai pengganti kemampuan manusia dalam mengambil keputusan maupun memahami dinamika politik.
“AI itu bukan smart actor. AI adalah tools. Kompetensi yang paling dibutuhkan saat ini bukan sekadar mampu menggunakan AI, tetapi mampu melakukan prompt engineering, berpikir kritis, dan memverifikasi setiap informasi yang dihasilkan AI,” ujar Munadhil.
Ia menilai berkembangnya anggapan bahwa kehadiran AI akan menggantikan peran politisi, staf ahli, maupun praktisi komunikasi merupakan pandangan yang kurang tepat. Dalam praktik PR Politik, AI memang dapat mempercepat berbagai pekerjaan teknis, tetapi tetap tidak mampu menggantikan penilaian manusia terhadap konteks sosial, dinamika politik, maupun pertimbangan etis.
Menurutnya, komunikasi politik tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menyampaikan pesan, tetapi juga memahami karakter publik, membaca situasi, membangun empati, serta menentukan keputusan komunikasi yang tepat. Seluruh aspek tersebut masih membutuhkan peran manusia.
Munadhil menjelaskan bahwa tantangan terbesar saat ini bukan lagi sekadar menguasai teknologi AI, melainkan memastikan informasi yang dihasilkan tetap akurat, dapat dipertanggungjawabkan, dan sesuai dengan konteks. Oleh karena itu, kemampuan melakukan verifikasi menjadi keterampilan yang tidak dapat ditinggalkan di era AI.
“Dalam era post-truth, kecepatan penyebaran informasi sering kali mengalahkan proses verifikasi. AI membuat produksi konten menjadi jauh lebih murah, cepat, dan meyakinkan. Karena itu, kemampuan melakukan verifikasi menjadi kompetensi yang sangat penting, baik bagi masyarakat maupun praktisi komunikasi politik,” jelasnya.
Ia menambahkan, perubahan tersebut juga menggeser peran praktisi PR Politik. Jika sebelumnya fungsi kehumasan lebih banyak berfokus pada penyusunan pesan dan pembangunan citra, kini praktisi komunikasi juga dituntut mampu mendeteksi disinformasi, memperkuat mekanisme fact-checking, serta menjaga kredibilitas komunikasi institusi di tengah derasnya arus informasi digital.
Bagi Munadhil, keberhasilan komunikasi politik pada era AI tidak lagi hanya diukur dari kemampuan menghasilkan konten dalam jumlah besar atau menyampaikan pesan secara cepat. Yang jauh lebih penting adalah kemampuan membangun dan menjaga kepercayaan publik melalui informasi yang akurat, transparan, dan berlandaskan etika.
Menurutnya, AI akan terus berkembang dan menjadi bagian dari ekosistem komunikasi politik. Karena itu, adaptasi terhadap teknologi harus diiringi dengan penguatan literasi digital, kemampuan berpikir kritis, serta komitmen terhadap integritas informasi agar teknologi benar-benar memberikan manfaat bagi demokrasi dan komunikasi publik.
