Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dapil Jawa Timur I, Reni Astuti, mendesak Badan Pusat Statistik (BPS) untuk segera membenahi kualitas serta akurasi data desil kemiskinan. Pembenahan data ini dinilai krusial agar berbagai program bantuan sosial pemerintah dapat tersalurkan secara tepat sasaran.
Pernyataan tersebut disampaikan Reni dalam sesi PKS Legislative Report menjelang Rapat Paripurna ke-5 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027 di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/9).
Ia membeberkan bahwa persoalan keakuratan data desil kini menjadi sorotan tajam publik seiring banyaknya temuan masyarakat yang secara ekonomi tergolong tidak mampu, namun justru masuk ke dalam kualifikasi desil tinggi.
“Banyak temuan masyarakat, kemudian kondisinya tidak mampu, tetapi desilnya pada desil yang tinggi. Saya sebagai anggota Komisi X yang bermitra dengan Badan Pusat Statistik yang punya kewenangan terkait dengan desil ini, tentu mendorong kepada BPS untuk melakukan perbaikan data,” ujarnya.
Guna menjamin hak masyarakat terdampak, ia mendorong BPS tidak hanya mengandalkan sistem sanggah daring (online), melainkan membuka akses sanggah data secara luring (offline) di tingkat desa, kelurahan, hingga dinas sosial melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah.
“BPS sudah melakukan melalui saluran online, tetapi saya juga mendorong ini juga bisa dilakukan secara offline melalui kantor desa atau kantor kelurahan atau dinas sosial. Karena itu BPS juga harus bekerja sama dengan pemerintah daerah,” katanya.
“Pemerintah daerah dan BPS harus sama-sama melayani masyarakat yang tengah menyanggah desil. Masyarakat jangan lagi kemudian menimbulkan ketidakpercayaan baru ketika kemudian melakukan sanggah desil tapi tidak ditindaklanjuti,” tegasnya.
Mengakhiri pemaparannya, ia mengingatkan pemerintah agar tidak menjadikan penetapan angka desil sebagai kriteria tunggal dalam menentukan penerima bantuan, khususnya bagi akses kebutuhan dasar di sektor pendidikan dan kesehatan.
“Jangan jadikan desil sebagai satu-satunya syarat karena saat ini masih banyak pembaharuan dan perbaikan data. Jangan sampai hanya karena desil, karena adanya problem administratif atau problem data yang masih terus dilakukan perbaikan, kemudian masyarakat kita terhalang untuk mendapatkan keseluruhan program,” pungkasnya.
sumber : Fraksi PKS
