Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Erna Sari Dewi, menyoroti tajam pentingnya aspek pemerataan dan keadilan dalam distribusi alokasi anggaran infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia. Ia mendesak pemerintah agar penganggaran tidak lagi menumpuk di daerah tertentu, melainkan disesuaikan dengan tingkat ketertinggalan dan kebutuhan riil masing-masing kawasan.
Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI bersama Direktur Jenderal Cipta Karya dan Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Rapat tersebut beragenda pendalaman pembahasan RKA/L 2027 berdasarkan Nota Keuangan dalam RAPBN Tahun Anggaran 2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/9).
“Saya hanya ingin menyinggung soal ketidakadilan dan pemerataan terhadap distribusi anggaran. Terbuka lebar ini, Pak,” ujarnya secara terbuka.
Ia menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak boleh dipandang sebatas instrumen kaku untuk mengejar angka pertumbuhan ekonomi semata. Lebih dari itu, APBN mengemban mandat konstitusional untuk menghadirkan keadilan sosial serta pemerataan fasilitas fisik di pelosok Nusantara.
“APBN ini bukan saja instrumen pertumbuhan. Tapi APBN ini instrumen untuk menjaga pemerataan di wilayah seluruh Indonesia dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tegasnya.
Ia mengingatkan Kementerian PU agar mengevaluasi pemetaan alokasi proyek infrastruktur agar tidak terus-menerus terpusat di wilayah tertentu. Menurutnya, konsep keadilan anggaran bukan berarti membagi dana dalam nominal numerik yang persis sama, melainkan memprioritaskan daerah yang paling membutuhkan intervensi pembangunan.
“Jadi nggak boleh, Pak, numpuk di satu tempat, numpuk lagi di pulau ini, pulau B, pulau C, tidak boleh. Saya sepakat, Pak, bahwa adil itu nilainya tidak sama. Bukan soal nilainya yang sama, sepakat kita,” terangnya.
Mengakhiri interupsinya, ia mendesak jajaran Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Prasarana Strategis Kementerian PU untuk menjadikan indikator ketertinggalan wilayah sebagai variabel utama penentuan plafon anggaran program 2027.
“Tetapi apakah anggaran ini sudah sesuai dengan kebutuhan di daerah kita masing-masing? Kita harus juga lihat bagaimana tingkat ketertinggalan di daerah-daerah yang tidak merasakan keadilan soal distribusi anggaran ini,” pungkasnya.
sumber : Fraksi Nasdem
