Bandung, PR Politik – Pengamat dan akademisi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran (Fikom Unpad), Diah Fatma Sjoraida, menyoroti minimnya pengembangan ilmu dan kajian public relations (PR) politik di lingkungan perguruan tinggi Indonesia. Padahal, PR politik memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi dan edukasi mengenai kebijakan publik, bukan sekadar menjadi instrumen pencitraan instan bagi pelaku politik.
Menurut Diah, minimnya kajian PR politik di perguruan tinggi salah satunya disebabkan oleh persepsi yang masih mempersempit fungsi kehumasan politik. Ia menjelaskan, pandangan publik kerap mereduksi peran PR politik sebatas sarana pencitraan dan fungsi juru bicara.
“Jika dikaji lebih mendalam, pemahaman publik sering kali mereduksi peran kehumasan politik sekadar sebagai sarana pencitraan dan fungsi juru bicara semata, sehingga ruang lingkupnya dipandang sangat terbatas,” ujarnya.
Selain persoalan stigma tersebut, lingkungan akademik juga dinilai masih lebih banyak membahas komunikasi politik secara umum. Sementara itu, peminatan khusus di bidang PR politik belum berkembang secara optimal, bahkan belum banyak didukung oleh akademisi yang memiliki kepakaran khusus di bidang tersebut.
Diah menegaskan, PR politik masih jarang dieksplorasi secara mendalam dalam kajian dan perkuliahan di perguruan tinggi.
“Kajian mengenai PR politik masih sangat jarang dieksplorasi di lingkungan akademis. Dari sekian banyak tenaga pengajar, hanya sedikit sekali akademisi yang secara khusus mendalami bidang PR politik,” katanya.
Minimnya kajian akademik yang mendalam tersebut turut menyebabkan diskursus dan praktik baik (best practices) PR politik di institusi pendidikan belum berkembang secara optimal. Kondisi ini membuat kajian PR politik kerap tertinggal dibandingkan dengan pendekatan pemasaran politik yang lebih menempatkan masyarakat sebagai sasaran elektoral.
Karena itu, penguatan kajian PR politik secara komprehensif di perguruan tinggi dinilai penting untuk melahirkan rujukan akademik yang lebih kuat. Kajian tersebut diharapkan dapat mendorong praktik komunikasi politik yang tidak hanya berorientasi pada kepentingan elektoral, tetapi juga mengedepankan kompetensi, transparansi, tanggung jawab, serta fungsi edukasi kepada publik.
