Jakarta, PR Politik – Koordinator Tim Media Fraksi PAN DPR RI, Erpiana Sela Agustin (Nana), menegaskan bahwa perbedaan paling mendasar antara Public Relations (PR) politik dan PR korporasi terletak pada pengelolaan isu. Menurutnya, setiap komunikasi dalam ranah politik harus melalui pertimbangan yang jauh lebih matang karena berkaitan dengan kepentingan banyak pihak.
“Pertimbangan utama di partai politik maupun di politik adalah bahwa hampir semua isu bersifat sensitif. Itu yang selalu menjadi perhatian pertama sebelum sebuah pesan dikomunikasikan,” ujar Nana saat menjadi narasumber dalam program PR Politik.
Ia menjelaskan, setelah memahami tingkat sensitivitas suatu isu, langkah berikutnya adalah menentukan apakah isu tersebut memang layak disampaikan kepada publik, bagaimana cara menyampaikannya, kapan momentum yang tepat, serta siapa sasaran komunikasinya.
“Yang menjadi pertimbangan berikutnya adalah isu apa yang akan disampaikan. Tidak semua informasi harus dikomunikasikan dengan pendekatan yang sama. Kita harus melihat konteksnya, dampaknya terhadap publik, serta kesesuaiannya dengan sikap dan kepentingan fraksi,” jelasnya.
Mantan Jurnalis TVRI dan RCTI itu menambahkan bahwa praktisi PR politik dituntut memiliki kemampuan membaca situasi secara cepat tanpa mengabaikan akurasi. Menurutnya, komunikasi politik bukan sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan pesan yang disampaikan tidak menimbulkan kesalahpahaman atau polemik yang tidak perlu.
“Karena itu, seorang PR politik harus mampu menimbang setiap kata, setiap narasi, bahkan waktu penyampaiannya. Strategi komunikasi tidak hanya ditentukan oleh isi pesannya, tetapi juga oleh konteks politik yang sedang berkembang,” pungkas Nana.
