PR Politik – Pergantian Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (BAKOM) kembali terjadi. Pada 2 Oktober 2026, Presiden Prabowo Subianto melantik Syahganda Nainggolan sebagai Kepala BAKOM dan Fadli Tri Hartono sebagai Wakil Kepala BAKOM.
Jika ditarik sejak terbentuknya Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) pada Agustus 2024, arsitektur komunikasi di lingkar pemerintahan Presiden Prabowo telah dipimpin empat figur: Hasan Nasbi, Angga Raka Prabowo, Muhammad Qodari, dan kini Syahganda Nainggolan.
Hasan Nasbi memimpin Kantor Komunikasi Kepresidenan sejak 19 Agustus 2024 hingga transformasi kelembagaan pada 17 September 2025, atau sekitar 394 hari atau 13 bulan.
Angga Raka Prabowo kemudian memimpin BAKOM selama sekitar 222 hari atau 7,3 bulan, sejak 17 September 2025 sampai Muhammad Qodari dilantik pada 27 April 2026.
Qodari sendiri hanya sekitar 158 hari atau 5,2 bulan, sebelum digantikan Syahganda pada 2 Oktober 2026.
Dengan demikian, sejak Agustus 2024 sampai Oktober 2026, terdapat empat figur dalam 775 hari atau sekitar 25,5 bulan, dengan rata-rata masa kepemimpinan sekitar 8,5 bulan.
Jika yang dihitung hanya era BAKOM, sejak 17 September 2025 sampai 2 Oktober 2026, terdapat tiga kepala dalam 380 hari, atau sekitar 12,5 bulan. Artinya, rata-rata masa kepemimpinan Kepala BAKOM hanya sekitar 6,3 bulan.
Frekuensi pergantian tersebut menarik perhatian karena posisi pimpinan komunikasi pemerintah terlihat sangat dinamis dibandingkan banyak posisi strategis pemerintahan lainnya.
Dalam waktu sekitar dua tahun, terjadi beberapa kali pergantian figur yang berada di pusat komunikasi Presiden. Hal ini tentu tidak otomatis berarti kepala sebelumnya gagal menjalankan tugas.
Pergantian pejabat merupakan kewenangan Presiden dan dapat dipengaruhi berbagai pertimbangan politik maupun administratif.
Namun, dari perspektif komunikasi politik, frekuensi tersebut dapat dibaca sebagai sinyal. Ada kemungkinan Presiden masih mencari figur yang paling sesuai dengan kebutuhan komunikasi pemerintahannya.
Dengan kata lain, persoalannya bukan semata-mata siapa yang menggantikan siapa, melainkan apakah telah ditemukan political-communication fit antara Presiden, agenda pemerintah, dan pemimpin komunikasi yang berada di sekelilingnya.
Kepala BAKOM: Jabatan yang Sangat Sensitif
Jika dilihat dari proses pergantiannya, Kepala BAKOM kini dapat disebut sebagai salah satu posisi pimpinan pemerintahan yang sangat sensitif terhadap pergantian.
Sejak BAKOM terbentuk pada September 2025, sudah terjadi dua kali pergantian kepala dalam waktu sekitar satu tahun. Jika ditarik lebih jauh ke era PCO, terdapat empat figur yang memimpin fungsi komunikasi di lingkar pemerintahan Presiden Prabowo.
Mengapa posisi ini begitu sensitif?
Karena kepala komunikasi bekerja pada wilayah yang keberhasilannya tidak mudah diukur hanya dengan indikator administratif. Ia berhadapan dengan persepsi publik, dinamika media, isu politik, reputasi pemerintah, krisis komunikasi, dan ekspektasi langsung dari Presiden.
Kesalahan komunikasi bahkan dapat menghasilkan persoalan baru ketika pesan yang seharusnya menjelaskan kebijakan justru menjadi bahan perdebatan publik.
Karena itu, posisi Kepala BAKOM memiliki karakter berbeda dari banyak jabatan teknokratis lainnya. Ia bekerja pada ruang yang sangat cepat berubah dan sangat terbuka terhadap penilaian publik.
Satu pernyataan dapat memengaruhi persepsi terhadap kebijakan; satu framing dapat mengubah cara publik memahami sebuah agenda; dan satu kesalahan komunikasi dapat menggeser perhatian dari substansi kebijakan kepada komunikasinya.
Di sinilah pertanyaan yang lebih penting perlu diajukan: apa sebenarnya yang diharapkan Presiden Prabowo dari seorang kepala komunikasi?
Perpres Nomor 82 Tahun 2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan sejak awal menunjukkan bahwa fungsi komunikasi Presiden bukan sekadar menjadi juru bicara.
Di dalamnya terdapat fungsi analisis isu strategis dan politik, penyusunan strategi komunikasi, diseminasi informasi, serta koordinasi komunikasi pemerintah.
Dengan mandat tersebut, kepala komunikasi sesungguhnya berada pada titik pertemuan antara politik, kebijakan, media, dan publik.
Karena itu, Presiden membutuhkan lebih dari sekadar orang yang pandai berbicara.
Yang dibutuhkan adalah figur yang mampu memahami apa agenda politik pemerintah, bagaimana agenda tersebut diterjemahkan menjadi kebijakan, bagaimana kebijakan itu harus dikomunikasikan, bagaimana media akan membingkainya, bagaimana stakeholder meresponsnya, dan apa yang harus disampaikan kembali kepada Presiden sebagai umpan balik publik.
Dalam bahasa sederhana, komunikasi pemerintah seharusnya bergerak dari agenda pemerintah menuju pemahaman publik, tetapi juga bergerak sebaliknya: respons publik harus kembali menjadi informasi strategis bagi pemerintah.
Kepala BAKOM Bukan Sekadar “Spokesperson”
Dalam praktik Political Public Relations, komunikasi politik bukan sekadar aktivitas menyampaikan pesan.
“Political PR” mengelola hubungan antara aktor politik, pemerintah, media, publik, dan berbagai stakeholder untuk membangun pemahaman, reputasi, legitimasi, serta hubungan yang berkelanjutan.
Karena itu, Kepala BAKOM idealnya tidak berhenti sebagai spokesperson. Perannya lebih dekat dengan strategic political communication adviser: seseorang yang memahami politik sekaligus komunikasi, mampu membaca dinamika publik, mengantisipasi risiko, dan memberikan nasihat komunikasi kepada Presiden.
Dalam fungsi tersebut, prosesnya bukan sekadar pemerintah memiliki agenda lalu humas menyampaikannya kepada media.
Prosesnya harus lebih strategis: agenda politik dibaca, kebijakan dipahami, stakeholder dipetakan, narasi disusun, media dipertimbangkan, respons publik dimonitor, lalu informasi tersebut kembali digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan dan penyesuaian komunikasi.
Di sinilah komunikasi menjadi bagian dari political intelligence, bukan hanya aktivitas publikasi.
Praktik “Political PR” juga menuntut kemampuan agenda setting. Pemerintah perlu menentukan isu strategis apa yang harus dijelaskan kepada publik dan bagaimana isu tersebut ditempatkan dalam percakapan nasional.
Tidak semua isu harus direspons dengan intensitas yang sama, karena komunikasi yang berlebihan justru dapat memperbesar isu yang semula kecil.
Setelah menentukan agenda, diperlukan framing. Kebijakan pemerintah sering kali lahir dalam bahasa teknokratis dan birokratis, sementara publik membutuhkan penjelasan mengenai alasan, manfaat, konsekuensi, dan relevansinya dengan kehidupan sehari-hari.
Tugas komunikasi adalah menerjemahkan kompleksitas kebijakan tanpa menghilangkan substansinya.
Berikutnya adalah political stakeholder mapping. Publik bukan kelompok yang homogen.
Pemerintah berhadapan dengan parlemen, partai politik, media, akademisi, dunia usaha, organisasi masyarakat, komunitas, kelompok terdampak, hingga masyarakat digital.
Setiap kelompok memiliki kepentingan, bahasa, dan tingkat pengaruh yang berbeda sehingga membutuhkan pendekatan komunikasi yang berbeda pula.
Kemampuan lainnya adalah issue management dan crisis communication. Komunikasi strategis seharusnya bekerja sebelum masalah menjadi krisis.
Artinya, tim komunikasi harus mampu membaca sinyal awal, memetakan potensi risiko, menyiapkan holding statement, menentukan spokesperson, dan mengetahui kapan pemerintah perlu berbicara serta kapan perlu menahan diri.
Dalam situasi tertentu, kemampuan counter-narrative juga diperlukan.
Ketika muncul informasi yang keliru atau narasi yang berpotensi mengganggu pemahaman publik, pemerintah perlu merespons dengan data, konteks, dan argumentasi yang kredibel.
Counter-narrative bukan sekadar membantah, tetapi menawarkan penjelasan yang lebih kuat dan dapat dipercaya.
Ketika Komunikasi Justru Jadi Isu
Di sinilah terdapat paradoks dalam komunikasi pemerintahan selama ini.
Lembaga komunikasi dibentuk untuk membantu pemerintah menjelaskan kebijakan kepada publik. Namun, apabila pernyataan atau strategi komunikasinya justru menimbulkan kontroversi baru, perhatian publik dapat bergeser dari policy issue menjadi communication issue.
Dalam perspektif reputasi, pergeseran tersebut penting.
Pemerintah tidak hanya dinilai dari kebijakan yang dibuat, tetapi juga dari cara kebijakan tersebut dijelaskan, bagaimana kritik dijawab, bagaimana kesalahan dikoreksi, dan bagaimana pemerintah berinteraksi dengan publik.
Karena itu, keberhasilan komunikasi tidak dapat diukur hanya dari banyaknya pemberitaan atau tingginya visibility.
Banyak diberitakan tidak selalu berarti dipahami; viral tidak selalu berarti kredibel; dan banyaknya konten tidak otomatis menghasilkan kepercayaan.
Ukuran yang lebih substantif adalah apakah publik memahami kebijakan, apakah stakeholder memperoleh informasi yang relevan, apakah potensi krisis dapat diantisipasi, dan apakah komunikasi pemerintah menghasilkan hubungan yang lebih baik dengan publik.
Dalam konteks ini, konsep political-communication fit menjadi semakin relevan.
Presiden memiliki agenda politik, gaya kepemimpinan, prioritas kebijakan, dan ekspektasi tertentu terhadap komunikasi.
Di sisi lain, setiap kepala komunikasi memiliki latar belakang, pengalaman, jaringan, karakter, kemampuan membaca media, dan gaya komunikasi yang berbeda.
Pertemuan antara kedua hal tersebut menentukan kualitas komunikasi pemerintah.
Jika terdapat jarak antara ekspektasi Presiden dan kemampuan atau pendekatan kepala komunikasi, maka muncul apa yang dapat disebut sebagai expectation gap.
Sekali lagi, pergantian pejabat tidak cukup untuk membuktikan bahwa expectation gap tersebut benar-benar terjadi. Namun, pergantian yang relatif cepat memberikan alasan yang kuat untuk mengajukan pertanyaan tersebut sebagai hipotesis analitis: apakah Presiden sedang mencari figur yang lebih sesuai dengan ekspektasi komunikasi politiknya?
Artinya, persoalannya mungkin bukan kekurangan orang yang mampu berkomunikasi.
Persoalannya adalah bagaimana memastikan orang, fungsi, sistem, dan ekspektasi Presiden berada dalam satu desain komunikasi yang koheren.
Pengalaman sejumlah negara menunjukkan bahwa komunikasi pemerintahan yang kompleks tidak hanya bergantung pada figur, tetapi juga membutuhkan sistem.
Amerika Serikat, misalnya, memiliki pembagian fungsi antara komunikasi strategis Gedung Putih dan juru bicara. Inggris memiliki Government Communication Service yang mengembangkan standar, kompetensi, dan koordinasi komunikasi lintas pemerintahan.
Pelajarannya bukan bahwa Indonesia harus meniru salah satu model tersebut.
Pelajarannya adalah bahwa institutional memory matters. Sistem komunikasi yang kuat memungkinkan pergantian orang tanpa harus selalu memulai kembali strategi, jaringan, pengetahuan isu, dan mekanisme koordinasi dari awal.
Jika setiap pergantian kepala komunikasi menghasilkan perubahan besar pada strategi dan cara kerja, pemerintah berisiko mengalami communication reset.
Sebaliknya, apabila sistemnya kuat, pergantian figur dapat berlangsung tanpa mengganggu kontinuitas komunikasi pemerintah.
Karena itu, tantangan Syahganda dan Fadli bukan hanya menghasilkan pesan yang lebih baik.
Tantangannya adalah membangun mesin komunikasi pemerintah yang tetap konsisten, terukur, dan memiliki memori kelembagaan meskipun orang di dalamnya berganti.
Pesan Presiden Prabowo ketika melantik Syahganda Nainggolan memberikan petunjuk mengenai pentingnya fungsi tersebut.
Presiden menekankan komunikasi pemerintah sebagai alat untuk memperkuat persatuan nasional. Syahganda juga menyampaikan bahwa komunikasi BAKOM bukan hanya menyampaikan program pemerintah, tetapi menjelaskan pemikiran dan arah kebijakan Presiden kepada masyarakat.
Dari sini terlihat bahwa ekspektasi terhadap komunikasi pemerintah sesungguhnya cukup besar.
Kepala BAKOM harus mampu bekerja di antara political communication dan public communication. Ia harus memahami kepentingan politik pemerintah, tetapi sekaligus memahami kebutuhan publik terhadap informasi yang benar, jelas, relevan, empatik, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Lebih dari itu, seorang kepala komunikasi harus memiliki keberanian untuk memberikan nasihat kepada Presiden.
Tidak semua pesan perlu dikeluarkan. Tidak semua isu harus dilawan. Tidak semua kritik perlu dijawab secara langsung.
Kadang-kadang fungsi strategis komunikasi justru terletak pada kemampuan mengatakan kepada pengambil keputusan: pesan ini perlu diubah, momentum ini belum tepat, stakeholder ini harus dilibatkan, atau isu ini berpotensi menghasilkan risiko komunikasi yang lebih besar.
Itulah perbedaan antara communication executor dan strategic communication adviser.
Pada titik itu, Kepala BAKOM bukan lagi sekadar pengelola pemberitaan pemerintah. Ia menjadi bagian dari strategic political communication system Presiden.
Karena itu, pertanyaan akhirnya bukan sekadar: siapa Kepala BAKOM berikutnya?
Pertanyaan yang lebih penting adalah: apakah Presiden akhirnya menemukan political-communication fit yang dibutuhkan pemerintahannya, seorang pemimpin komunikasi yang bukan hanya mampu menyampaikan pesan Presiden, tetapi mampu membaca politik, memahami publik, mengantisipasi risiko, mengelola narasi, dan memberikan nasihat strategis sebelum pesan itu disampaikan kepada publik?
Pada akhirnya, komunikasi pemerintahan yang kuat bukanlah komunikasi yang paling banyak berbicara.
Komunikasi yang kuat adalah komunikasi yang mampu membuat pemerintah dipahami, membuat publik didengar, dan membuat kebijakan dikomunikasikan dengan tepat.
Artikel ini telah tayang di kompas.com
