PSI dan Paradoks Politik: Dekat Kekuasaan, Jauh dari Mandat Parlemen

Picture of Heryadi Silvianto

Heryadi Silvianto

Akademisi, Praktisi Komunikasi dan Founder PR Politik

i
Tulisan dalam rubrik Opini ini sepenuhnya merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mewakili sikap redaksi PR Politik Indonesia.
PSI, Paradoks Politik

PR Politik – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menghadirkan paradoks dalam perjalanan politiknya. Partai ini cukup menonjol dalam percakapan politik nasional, melalui pernyataan elite, aktivitas komunikasi, dan sikap politik yang kerap menjadi sorotan. Namun, popularitas tersebut belum berhasil dikonversi menjadi kekuatan elektoral yang cukup untuk menempatkannya di DPR RI.

Dua kali mengikuti pemilihan legislatif, dua kali pula PSI gagal melewati ambang batas parlemen. Pada Pemilu 2019, PSI memperoleh 1,89 persen suara nasional. Pada Pemilu 2024, perolehan suaranya meningkat menjadi sekitar 2,81 persen atau 4,26 juta suara. Ada pertumbuhan dukungan, tetapi belum mencapai ambang batas parlemen sebesar empat persen.

Artinya, PSI bukan partai yang tidak memiliki pemilih. Jutaan orang memberikan suara kepadanya. Namun, dukungan tersebut belum cukup untuk menghasilkan representasi di parlemen nasional.

Di sisi lain, kegagalan elektoral itu tidak membuat PSI sepenuhnya berada di luar lingkaran kekuasaan. Pada awal pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, tiga kader PSI memperoleh posisi strategis di kabinet, yakni Raja Juli Antoni sebagai Menteri Kehutanan, Giring Ganesha sebagai Wakil Menteri Kebudayaan, dan Isyana Bagoes Oka sebagai Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Perkembangan politik terbaru menghadirkan babak baru. Pada 9 November 2026, ketiga tokoh tersebut mengumumkan pengunduran diri dari PSI. Giring menyatakan sudah tidak menemukan keselarasan dengan hal-hal yang diperjuangkannya di partai. Raja Juli memilih berkonsentrasi penuh menjalankan tugas sebagai Menteri Kehutanan, sementara Isyana juga meninggalkan keanggotaan dan jabatan strukturalnya di PSI.

Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep menerima pengunduran diri mereka. Dengan demikian, PSI tidak lagi memiliki kader yang tercatat sebagai anggota kabinet Prabowo.

Namun, perlu dibedakan bahwa PSI kehilangan representasi kader di kabinet, bukan berarti pemerintah kehilangan tiga pejabat tersebut. Mereka tetap menjalankan jabatan pemerintahan masing-masing.

Baca Juga:  Kritik Dino, Respons Teddy, dan Problem Komunikasi Kekuasaan

Perkembangan ini menarik karena PSI kehilangan akses representasi melalui kadernya di kabinet, tetapi tidak serta-merta kehilangan kedekatan politik dengan pemerintahan. Lantas, bagaimana posisi PSI sekarang? Apakah partai ini akan menjadi oposisi, atau tetap menjadi bagian dari kekuatan pendukung pemerintahan tanpa memiliki kader di kabinet?

Dari Idealisme Menuju Pragmatisme Politik

Untuk memahami posisi PSI hari ini, perjalanan politiknya perlu dilihat kembali. PSI lahir pada 2014 dengan membawa semangat pembaruan. Anak muda, antikorupsi, toleransi, keterbukaan, dan meritokrasi menjadi bagian dari identitas yang ditawarkan.

Partai ini ingin menjadi alternatif dari praktik politik lama yang dianggap terlalu dekat dengan oligarki, transaksional, dan kepentingan elite.

Dalam Pilpres 2019, PSI berada di barisan pendukung Joko Widodo dan mengambil posisi berseberangan dengan Prabowo Subianto. Bahkan, pada Januari 2019, PSI memberikan Kebohongan Award kepada Prabowo, Sandiaga Uno, dan Andi Arief. Prabowo mendapat kategori kebohongan terlebay terkait pernyataannya mengenai selang cuci darah di RSCM.

Namun, politik Indonesia bergerak. Pada Oktober 2022, PSI sempat mengumumkan dukungan kepada Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Setahun kemudian, setelah Kaesang Pangarep menjadi Ketua Umum, arah dukungan berubah.

Pada 24 Oktober 2023, PSI secara resmi mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024. Prabowo yang sebelumnya menjadi sasaran kritik keras kini menjadi figur yang didukung.

Perubahan tersebut sah dalam dinamika demokrasi. Partai politik memiliki hak untuk mengevaluasi pilihan, mengubah strategi, dan membangun koalisi baru. Namun, persoalannya bukan semata-mata perubahan dukungan, melainkan konsistensi nilai dan argumentasi yang mendasari perubahan tersebut.

Jika dahulu PSI mengkritik Prabowo dengan standar tertentu, apakah standar yang sama masih digunakan ketika Prabowo menjadi mitra politiknya?

Baca Juga:  Politik di Era Digital: Antara Tegasnya Prabowo dan Santainya Admin Gerindra

Di sinilah perbedaan antara pragmatisme politik dan konsistensi ideologis perlu diperhatikan. Pragmatisme memungkinkan partai beradaptasi, tetapi tidak semestinya membuat prinsip menjadi sesuatu yang berubah mengikuti siapa yang sedang berkuasa.

Orbit Politik Keluarga Jokowi

Perubahan yang lebih menarik terjadi setelah Kaesang Pangarep masuk ke PSI. Hanya dua hari kemudian, ia ditetapkan sebagai Ketua Umum menggantikan Giring Ganesha.

Secara organisatoris, keputusan tersebut merupakan kewenangan internal partai. Namun, dari perspektif meritokrasi dan pelembagaan partai, proses ini layak dipertanyakan. Bagaimana partai yang mengusung pembaruan, kompetensi, dan kesempatan bagi generasi muda menjelaskan proses kaderisasi yang begitu cepat bagi putra seorang presiden?

Halaman:

Berita Terbaru

Artikel Lainnya

Opini