PSI dan Paradoks Politik: Dekat Kekuasaan, Jauh dari Mandat Parlemen

Picture of Heryadi Silvianto

Heryadi Silvianto

Akademisi, Praktisi Komunikasi dan Founder PR Politik

i
Tulisan dalam rubrik Opini ini sepenuhnya merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mewakili sikap redaksi PR Politik Indonesia.
PSI, Paradoks Politik

Persoalan ini bukan tentang melarang Kaesang berpolitik karena ia anak Jokowi. Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk masuk ke partai politik dan menjadi pemimpin. Namun, hak politik individu berbeda dengan persoalan kesetaraan kesempatan dan kualitas proses kaderisasi.

Setelah Kaesang memimpin PSI, hubungan partai tersebut dengan keluarga Jokowi semakin kuat. Gibran menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo, sementara Kaesang memimpin PSI. Jokowi juga kemudian bergabung dengan PSI.

Konfigurasi ini menghadirkan situasi politik yang menarik: Jokowi sebagai ayah, Kaesang sebagai Ketua Umum PSI, dan Gibran sebagai putra Jokowi yang sebelumnya menjabat Wakil Presiden.

Dalam konteks ini, pembelaan PSI terhadap Gibran menjadi relevan untuk dikaji. Gibran bukan kader PSI, tetapi partai ini kerap tampil memberikan pembelaan ketika muncul kontroversi yang menyangkut dirinya.

Mengapa sebuah partai begitu berkepentingan membela figur yang tidak menjadi kadernya? Apakah semata-mata karena Gibran merupakan wakil presiden yang didukung dalam Pilpres 2024? Atau terdapat kepentingan politik yang lebih luas karena Gibran adalah putra Jokowi sekaligus kakak kandung Ketua Umum PSI?

Tidak ada dasar untuk menyimpulkan bahwa hubungan keluarga merupakan satu-satunya motif pembelaan tersebut. Namun, mengabaikan hubungan patronase dan kekerabatan dalam membaca sikap politik PSI juga merupakan penyederhanaan.

Ketika hubungan keluarga beririsan dengan kepemimpinan partai dan kepentingan kekuasaan, independensi institusi menjadi pertanyaan yang wajar diajukan.

Representasi Kekuasaan Mulai Terlepas dari Partai

Pengunduran diri Giring, Raja Juli, dan Isyana dari PSI pada 9 November 2026 menghadirkan persoalan baru. Sebelumnya, ketiganya menjadi wajah PSI dalam pemerintahan. Mereka bukan hanya kader partai, tetapi juga memiliki jabatan strategis di kabinet.

Kini, hubungan formal tersebut berakhir, sementara jabatan pemerintahan mereka tetap berjalan.

Baca Juga:  Masa Depan Humas di Era Artificial Intelligence (AI) : Peluang, Tantangan, & Etika

Ada perbedaan penting antara jabatan politik yang diperoleh melalui penunjukan presiden dan identitas keanggotaan partai. Dalam sistem presidensial Indonesia, menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Konstitusi tidak mengharuskan seorang menteri berasal dari partai politik.

Presiden dapat mengangkat profesional, teknokrat, maupun politisi dari berbagai latar belakang. Karena itu, seseorang yang mengundurkan diri dari partai tidak otomatis harus mengundurkan diri dari jabatan menteri atau wakil menteri. Jabatan tersebut merupakan amanah pemerintahan yang berada di bawah kewenangan presiden.

Secara teknis, setelah ketiga tokoh itu keluar dari PSI, tidak ada lagi pejabat kabinet yang secara formal dapat disebut sebagai representasi kader PSI. Namun, ini tidak berarti PSI otomatis menjadi oposisi.

Terdapat tiga hal yang perlu dibedakan, yakni keanggotaan partai, jabatan pemerintahan, dan posisi politik terhadap pemerintah. Ketiganya tidak selalu berjalan bersamaan.

Seorang pejabat dapat tetap menjadi bagian dari kabinet meskipun sudah tidak menjadi anggota partai. Sebaliknya, partai dapat tetap mendukung pemerintah meskipun tidak memiliki kader di kabinet.

Dengan demikian, hilangnya representasi PSI di kabinet tidak otomatis mengubah posisi politiknya.

Perkembangan politik terkait Gibran juga menambah dinamika tersebut. Pengunduran dirinya telah ditindaklanjuti secara konstitusional. Pimpinan MPR menyatakan terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden sejak 12 November 2026 dan akan memproses pengisian jabatan tersebut sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.

Ketentuan tersebut mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Peristiwa ini penting bagi PSI karena Gibran merupakan bagian dari pasangan yang didukung partai tersebut pada Pilpres 2024 dan memiliki hubungan keluarga dengan Ketua Umum PSI.

Baca Juga:  Ormas, Jaringan, dan Magnet Kekuasaan

Namun, yang menarik justru sikap politik PSI setelah peristiwa tersebut. Pada 13 November 2026, Sekretaris Dewan Pembina PSI Grace Natalie menyatakan bahwa partainya menghormati keputusan Gibran untuk mundur. Ia juga menegaskan PSI tetap mendukung Presiden Prabowo Subianto, terutama program-program yang berpihak kepada rakyat.

Wakil Ketua Umum PSI Andy Budiman menyampaikan sikap serupa. PSI menilai pengunduran diri Gibran merupakan keputusan yang harus dihormati dan tidak perlu diperpanjang menjadi polemik politik.

Pernyataan tersebut memberikan petunjuk penting mengenai posisi PSI saat ini. Partai ini tidak sedang mengumumkan peralihan menjadi oposisi. Sebaliknya, PSI secara terbuka menegaskan tetap mendukung pemerintahan Prabowo.

Halaman:

Berita Terbaru

Artikel Lainnya

Opini