Jakarta, PR Politik – Komunikasi partai politik di era digital tidak cukup hanya mengandalkan media sosial untuk menyampaikan pesan dan membangun citra. Partai politik perlu hadir lebih dekat dengan masyarakat melalui komunikasi dua arah, kesediaan mendengarkan kritik, serta keterlibatan dalam isu-isu yang menjadi perhatian publik. Hal tersebut disampaikan Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bidang Komunikasi dan Digital, Ahmad Mabruri, dalam diskusi PR Politik Insight Episode 2 yang diselenggarakan secara daring melalui Zoom.
Dalam diskusi tersebut, Mabruri menjelaskan bahwa media sosial merupakan salah satu instrumen komunikasi politik, tetapi bukan satu-satunya ruang untuk membangun hubungan dan kepercayaan masyarakat. Menurutnya, partai politik perlu memahami aspirasi publik sekaligus membuka ruang dialog agar komunikasi tidak berjalan satu arah.
Salah satu tantangan yang dibahas adalah bagaimana partai politik merespons kritik di ruang digital. Mabruri menilai, kritik yang disampaikan secara terbuka dan disertai argumentasi perlu mendapatkan perhatian serta menjadi bahan evaluasi bagi partai. Sementara itu, komentar yang mengarah pada serangan digital atau menunjukkan indikasi aktivitas akun tidak autentik perlu dianalisis secara berbeda melalui pemetaan aktivitas dan karakteristik akun.
Mabruri juga membagikan pengalamannya menghubungi sejumlah pihak yang menyampaikan kritik terhadap keputusan politik PKS. Langkah tersebut dilakukan untuk membuka ruang dialog secara langsung dan memahami keberatan yang disampaikan masyarakat.
“Ada hal-hal yang memang lebih tepat dijelaskan melalui komunikasi langsung. Kita perlu mendengarkan terlebih dahulu apa yang menjadi keberatan mereka, kemudian menjelaskan konteks dan pertimbangan di balik keputusan yang diambil,” ungkap Mabruri.
Menurutnya, komunikasi personal dan pertemuan tatap muka tetap memiliki peran penting dalam membangun pemahaman. Melalui dialog langsung, partai dapat mendengarkan perspektif masyarakat sekaligus menjelaskan konteks kebijakan atau keputusan politik yang mungkin tidak tersampaikan secara utuh melalui platform digital.
Selain pengelolaan kritik, diskusi juga menyoroti tantangan partai politik dalam menjangkau generasi muda. Mabruri melihat bahwa anak muda memiliki karakteristik komunikasi dan perhatian yang berbeda. Mereka tidak selalu tertarik pada pembicaraan politik praktis, tetapi memiliki kepedulian terhadap persoalan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, seperti pemberdayaan masyarakat, lingkungan hidup, energi, dan berbagai isu sosial.
“Jangan selalu mengajak anak muda bicara politik. Kita bisa mulai dari isu yang memang menjadi perhatian mereka, seperti lingkungan, energi, dan pemberdayaan masyarakat. Dari sana, ruang keterlibatan bisa dibangun,” jelasnya.
Sebagai contoh, Mabruri menyampaikan sejumlah inisiatif PKS dalam mengangkat isu lingkungan, termasuk penyelenggaraan forum diskusi di lingkungan kampus mengenai energi dan lingkungan hidup. Ia juga mencontohkan penyediaan fasilitas pengisian daya berbasis energi surya di kantor DPP PKS yang dapat dimanfaatkan masyarakat yang beraktivitas atau singgah di sekitar kantor.
Selain melalui kegiatan edukasi dan penyediaan fasilitas, Mabruri turut menceritakan keterlibatan relawan muda dalam kegiatan advokasi dan pendampingan masyarakat terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Kalimantan. Kegiatan tersebut antara lain berkaitan dengan pendampingan masyarakat yang menghadapi dampak kesehatan, termasuk infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
Menurut Mabruri, keterlibatan dalam persoalan nyata masyarakat dapat menjadi pengalaman penting bagi generasi muda untuk memahami persoalan sosial sekaligus mengambil bagian dalam upaya penyelesaiannya. Pendekatan tersebut juga menunjukkan bahwa komunikasi politik dapat dibangun melalui tindakan dan partisipasi langsung, bukan semata-mata melalui narasi di media sosial.
Diskusi tersebut menegaskan bahwa komunikasi politik yang efektif tidak berhenti pada penyampaian pesan dan pengelolaan citra. Partai politik perlu membangun hubungan yang berkelanjutan dengan masyarakat melalui keterbukaan terhadap kritik, dialog yang bermakna, serta keterlibatan nyata dalam isu-isu publik. Dengan pendekatan tersebut, komunikasi politik dapat menjadi jembatan antara partai dan masyarakat, sekaligus memperkuat kepercayaan serta partisipasi publik dalam kehidupan demokrasi.
