Jakarta, PR Politik – Menjadi juru bicara dalam pemilihan kepala daerah memiliki tugas yang berbeda dengan menjadi juru bicara dalam pemilihan presiden. Begitu pula ketika komunikator tidak lagi mewakili kandidat, tetapi membawa suara sebuah partai politik.
Hal tersebut disampaikan Juru Bicara DPP PDI Perjuangan Aryo Seno Bagaskoro dalam PR Politik Insight: Wawancara & Diskusi Santai, Rabu (30/9/2026). Dalam kesempatan tersebut, Seno menceritakan pengalamannya menjalankan fungsi komunikasi politik di sejumlah arena, mulai dari pemilihan kepala daerah hingga kontestasi nasional.
Menurut Seno, perbedaan arena politik membuat pekerjaan seorang juru bicara tidak dapat disamakan. Skala pemilihan, karakter isu, luasnya audiens, hingga tujuan komunikasi ikut menentukan apa yang harus dilakukan seorang jubir.
Saat terlibat dalam komunikasi Pilwali Surabaya, misalnya, isu yang dibawa masih berkaitan erat dengan persoalan dan kebutuhan masyarakat di tingkat lokal. Komunikator juga berhadapan dengan konteks politik yang lebih spesifik pada wilayah dan kandidat yang diwakili.
Pengalaman tersebut kemudian berkembang ketika Seno masuk ke komunikasi pada tingkat yang lebih luas.
Dalam Pilpres 2024, menurut Seno, kompleksitas komunikasi meningkat karena berbagai sumber daya dan kepentingan politik bertemu dalam satu arena nasional.
“Kalau Pilpres, semua sumber daya, semua kecanggihan politik itu diterjunkan di sana sehingga kita juga harus sangat agile dalam menghadapi itu,” ujar Seno.
Perbedaan tersebut membuat fungsi jubir dalam setiap kontestasi memiliki fokus yang berbeda. Dalam pemilihan kepala daerah, komunikator perlu memahami isu dan karakter pemilih di wilayah yang dihadapi. Sementara dalam kontestasi nasional, komunikator harus menghadapi cakupan isu dan audiens yang jauh lebih luas.
Seno juga membedakan tugas ketika seorang komunikator beralih dari jubir kandidat menjadi jubir partai.
Jika dalam kontestasi elektoral komunikator bertugas menyampaikan gagasan dan posisi kandidat yang diwakili, sebagai jubir partai ia membawa pesan yang berkaitan dengan institusi secara lebih luas.
“Pemilihan diksi, termasuk penekanan, termasuk pemilihan topik yang saya angkat harus mewakili nilai-nilai tersebut,” kata Seno.
Menurut Seno, perubahan tanggung jawab tersebut membuat persiapan seorang jubir partai juga berbeda. Ia menyebut adanya media brief, policy brief, hingga sinkronisasi dengan kelembagaan partai dalam proses komunikasi yang dijalankan.
Dengan demikian, pengalaman Seno menunjukkan bahwa seorang jubir tidak bekerja dengan satu pola yang sama di setiap arena politik. Ketika level pemilihan berubah, ikut berubah pula siapa yang diwakili, siapa audiensnya, isu yang dibawa, serta tanggung jawab komunikasinya.
Bagi praktik PR Politik, perbedaan tersebut menunjukkan bahwa strategi komunikasi perlu disesuaikan dengan tingkatan kontestasi dan posisi komunikator, bukan sekadar mengganti materi pesan untuk setiap momentum.
