Jakarta, PR Politik – Kebijakan pendidikan yang menempatkan lembaga pendidikan swasta sekadar sebagai pelengkap dinilai berisiko menggagalkan agenda pemerataan akses belajar di seluruh pelosok Tanah Air. Tanpa keberpihakan anggaran dan regulasi yang setara, jutaan peserta didik dari keluarga kurang mampu terancam kehilangan ruang memperoleh layanan pendidikan bermutu.
Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menegaskan bahwa penguatan peran sekolah swasta merupakan pilar krusial bangsa, sekaligus merespons pernyataan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Atip Latipulhayat, yang menyebut sekolah negeri dan swasta sebagai ‘dua sayap’ pendidikan nasional.
“Data saat ini membuktikan bahwa sekolah swasta adalah penopang akses pendidikan bagi jutaan anak bangsa. Kebijakan yang memarginalkan swasta akan berdampak langsung pada gagalnya agenda pemerataan,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Jumat (13/11).
Legislator yang akrab disapa Rerie itu membedah data Badan Pusat Statistik (BPS) periode 2024/2025 yang mencatat keberadaan 7.562 SMA swasta atau setara 51,53% dari total SMA nasional, namun serapan siswanya hanya 26,21% dibandingkan 73,79% di SMA negeri.
“Tingginya jumlah sekolah swasta tidak serta-merta diikuti akses yang setara. Faktor ekonomi dan sebaran layanan masih menjadi penghambat. Di sinilah negara harus hadir memastikan ekosistem yang adil, bukan membiarkan swasta berjalan sendiri,” tegas Anggota Komisi X DPR RI tersebut.
Terkait kesejahteraan tenaga pendidik, ia mencermati alokasi tunjangan profesi guru (TPG) non-ASN tahun 2026 sebesar Rp11,5 triliun untuk 392.870 guru, mencakup nominal Rp2 juta per bulan bagi guru belum inpassing serta kenaikan insentif dari Rp300.000 menjadi Rp400.000 per bulan yang ditransfer langsung ke rekening.
“Kualitas pendidikan tidak boleh ditentukan oleh status hukum sekolah, melainkan oleh kualitas layanan dan kesejahteraan pendidiknya. Guru di sekolah swasta adalah aset bangsa yang sama,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem ini meminta agar kemitraan pemerintah dan penyelenggara pendidikan swasta dibangun secara setara melalui penguatan peran sekolah swasta dalam Program Revitalisasi Satuan Pendidikan. Setelah menjangkau 16.167 satuan pendidikan dengan dana Rp16,9 triliun pada 2025, perluasan target menjadi 71.744 satuan pendidikan pada 2026 wajib menyentuh sekolah swasta secara proporsional, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Negara wajib hadir memastikan ekosistem pendidikan yang adil. Swasta adalah mitra strategis dalam mencetak SDM unggul. Penguatan peran mereka adalah investasi langsung bagi masa depan bangsa,” pungkasnya.
sumber : Fraksi Nasdem
