Jakarta, PR Politik – Pemeriksaan keabsahan dokumen pencalonan, terutama ijazah pendidikan, menjadi harga mati dalam proses pengisian kursi orang nomor dua di Indonesia agar tidak kembali memicu krisis legitimasi di kemudian hari. Parlemen bertekad menutup rapat celah gugatan hukum maupun penyelidikan pascapemilihan dengan menerapkan penyaringan administratif secara berlapis.
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) MPR RI, Tifatul Sembiring, menegaskan bahwa setiap tahapan konstitusional wajib dijalankan secara transparan dan akuntabel menyusul pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka.
“Nah, kemudian kita akan teliti kelengkapan ijazahnya. Kita mencegah supaya tidak ada lagi ya satu hal ada suket, ada enggak ada ijazah enggak sah dan seterusnya itu. Tidak menjadi gugatan-gugatan lagi,” tegasnya usai Rapat Gabungan Pimpinan MPR RI bersama pimpinan fraksi-fraksi dan kelompok DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11).
Dalam rapat gabungan tersebut, MPR menyepakati pengiriman surat resmi kepada Presiden yang memiliki tenggat waktu jawaban maksimal 14 hari untuk mengajukan dua nama kandidat. Lembaga tinggi negara ini menargetkan sidang paripurna seleksi calon Wapres pengganti Gibran berlangsung pada Rabu, 2 Desember 2026, pukul 11.00 WIB, yang langsung dirangkai dengan pelantikan serta pengesahan pemenang.
“Tadi diputuskan beberapa hal, bahwa surat akan dikirim hari ini dan itu paling lama akan dijawab oleh Presiden kurang lebih 14 hari,” ujar Anggota Komisi VII DPR RI tersebut.
Guna mengawal proses tersebut, MPR membentuk tim verifikasi dan tim ad hoc yang masing-masing beranggotakan 36 orang, di mana Fraksi PKS mendapatkan jatah masing-masing tiga kursi. Tim verifikasi bertugas menguji keabsahan ijazah, administrasi, hingga kesehatan kandidat, sementara tim ad hoc menyiapkan rancangan ketetapan Wapres terpilih.
Ia menggarisbawahi bahwa meskipun hak pengajuan dua calon berada di tangan Presiden, MPR memegang kendali penuh atas mekanisme pengujian syarat dan pemilihan di parlemen. Oleh karena itu, ketelitian jajaran tim pemeriksa sangat menentukan kepastian hukum bagi pemimpin nasional yang baru.
“Tim verifikasi itu kayak KPU. Ini orang sah enggak sebagai calon. Jadi jangan sampai nanti setelah terpilih ada gugatan-gugatan lagi, ada penyelidikan lagi,” pungkasnya.
sumber : Fraksi PKS
