Tegal, PR Politik – Anggota DPR RI Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih, mendorong reformasi tata kelola guru secara menyeluruh, mulai dari penyelesaian status tenaga honorer, kepastian karier pendidik non-ASN, pemerataan distribusi guru, hingga peningkatan kesejahteraan. Ia menilai, transformasi kebijakan guru perlu dilakukan melalui peta jalan yang jelas agar penghapusan status honorer pada 31 Desember 2026 tidak menimbulkan persoalan baru dalam penyelenggaraan pendidikan nasional.
Salah satu gagasan yang disampaikan Fikri adalah konversi otomatis Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu tanpa tes pada awal 2027. Selain itu, ia mendorong penyatuan status profesi guru melalui revisi Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas).
Gagasan tersebut disampaikan dalam paparan bertajuk “Mewujudkan Ekosistem Guru Ideal & Peta Jalan Non-ASN Menuju 2027” pada Konvensi Guru bertema “Transformasi Tata Kelola Guru Masa Depan dan Masa Depan Guru Menuju Pendidikan Bermutu untuk Semua” di Universitas Harkat Negeri (UHN), Kota Tegal, Sabtu (14/11/2026).
Fikri, yang sebelumnya bertugas di Komisi X DPR RI pada periode Juni 2025 hingga November 2026 dan kini menjadi anggota Komisi VII DPR RI, memetakan skema transisi untuk mengakomodasi ratusan ribu pendidik non-ASN yang terdata dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Menurutnya, langkah tersebut diperlukan agar penghapusan status honorer tidak memicu kekosongan tenaga pengajar di sekolah negeri, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Sesuai amanat UU ASN, akhir 2026 menjadi batas penutupan status honorer di sekolah negeri. Pada awal 2027, kita dorong skema transisi yang aman melalui konversi otomatis PPPK Paruh Waktu menjadi Penuh Waktu tanpa tes, sekaligus menghapus kastanisasi profesi guru,” ujar Fikri dalam paparannya.
Ia juga menyoroti nasib eks tenaga honorer kategori K1 dan K2 yang telah melampaui batas usia untuk mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Fikri mendorong pemberian jalur afirmasi PPPK dengan mempertimbangkan masa pengabdian dan sertifikasi sebagai tambahan nilai.
Untuk guru non-ASN yang belum terserap melalui skema transisi, Fikri menawarkan pendekatan berdasarkan kelompok usia. Pendidik berusia di atas 35 tahun diarahkan mengikuti jalur PPPK atau konversi sertifikasi, sedangkan mereka yang berusia di bawah 35 tahun dapat mengikuti seleksi CPNS.
Lebih jauh, Fikri mengusulkan penghapusan kesenjangan status antara guru negeri dan swasta melalui revisi RUU Sisdiknas. Ia mendorong penyatuan nomenklatur profesi guru agar tidak lagi terdapat pembedaan berdasarkan status kepegawaian maupun tempat mengajar, baik PNS, PPPK, honorer, guru negeri, maupun guru swasta.
Perjuangan yang dirintis ketika bertugas di Komisi X DPR RI tersebut juga mencakup dorongan kepada Presiden agar guru yang memenuhi kriteria dapat diangkat menjadi PNS tanpa sistem kontrak.
Selain persoalan status kepegawaian, Fikri menyoroti tantangan pemerataan distribusi dan peningkatan mutu pendidikan. Ia memaparkan bahwa rasio guru dan murid secara nasional berada pada angka 1:14, lebih baik dibandingkan standar ideal 1:20 dan rasio Vietnam yang mencapai 1:24. Namun, menurutnya, angka nasional tersebut belum mencerminkan pemerataan distribusi guru. Tenaga pendidik masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan, sementara sejumlah daerah 3T mengalami kekurangan guru.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Fikri menawarkan redistribusi guru secara presisi serta penerapan konsep guru multisubjek yang dibekali kompetensi mengajar kelas rangkap. Pendekatan ini mengadopsi model pendidikan di wilayah pedesaan Brasil dan India yang menghadapi tantangan keterbatasan tenaga pengajar.
Dari sisi kesejahteraan, Fikri menilai guru swasta perlu memperoleh standar upah minimum melalui dukungan subsidi pemerintah. Selain itu, akses terhadap Pendidikan Profesi Guru (PPG) perlu diberikan secara setara agar peningkatan kompetensi tidak dibatasi oleh status sekolah tempat guru mengajar.
Dalam upaya meningkatkan capaian Programme for International Student Assessment (PISA), Fikri juga menekankan tiga langkah untuk memperkuat mutu pendidikan. Pertama, memperketat seleksi calon mahasiswa di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) agar calon guru memiliki kapasitas dan kesiapan yang memadai.
Kedua, memperkuat budaya kolaborasi antarguru melalui kegiatan mingguan seperti lesson study, sebagaimana diterapkan di Tiongkok dan Vietnam. Ketiga, mengurangi beban administrasi guru agar mereka dapat kembali berfokus pada tugas utama pendidikan, yakni menuntun kemampuan literasi, numerasi, dan penalaran siswa.
Fikri menilai reformasi tata kelola guru harus mencakup seluruh aspek yang saling berkaitan. Kepastian status kepegawaian, kesejahteraan, pemerataan distribusi, dan peningkatan kompetensi pendidik perlu menjadi bagian dari kebijakan yang terintegrasi. Dengan peta jalan transformasi yang jelas, pembenahan tata kelola guru diharapkan dapat memberikan kepastian bagi para pendidik sekaligus mendukung pemerataan akses terhadap pendidikan bermutu di seluruh Indonesia.
