Jakarta, PR Politik – Pengelolaan keuangan pusat dan daerah tidak boleh berjalan sendiri-sendiri jika pemerintah ingin memastikan anggaran negara benar-benar berdampak pada pertumbuhan ekonomi rakyat. Sinergi antara APBN dan APBD menjadi syarat mutlak dalam menjaga efektivitas intervensi fiskal di seluruh pelosok daerah.
Menteri Keuangan (Menkeu), Suahasil Nazara, menginstruksikan jajaran baru di kementeriannya untuk meruntuhkan sekat birokrasi antarunit demi mengamankan eksekusi APBN 2026 sekaligus mematangkan persiapan APBN 2027.
“APBN tidak boleh dilihat terpisah dari APBD. Begitu juga APBD adalah bagian dari intervensi negara kepada masyarakatnya. Karena itu, untuk seluruh pejabat pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, pastikan APBN dan APBD sebagai satu kesatuan,” tegasnya saat melantik pejabat di Aula Nagara Dana Rakca, Jakarta, Jumat (13/11).
Dalam prosesi tersebut, ia resmi melantik 15 pejabat pimpinan tinggi pratama yang tersebar di lingkungan Setjen, DJA, DJPb, DJPK, DJPPR, dan BPPK, serta tiga pejabat non-eselon pada LMAN dan PIP. Seluruh pejabat dituntut tidak sekadar bekerja secara administratif, melainkan menguasai substansi masalah hingga tuntas melakukan evaluasi lapangan.
“Saya meminta seluruh pejabat Eselon II, Eselon III, administrator, fungsional, semua menguasai substansi, mengidentifikasi persoalan, mampu mengambil keputusan, serta memastikan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pekerjaan yang memberikan manfaat nyata,” pesannya.
Memperkuat koordinasi pengelolaan APBN Kemenkeu, setiap direktorat jenderal dibebani target kinerja yang spesifik. Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) diminta memfokuskan belanja pada prioritas pembangunan, sementara Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) diinstruksikan memacu digitalisasi kas negara serta memperkuat peran Regional Chief Economist di daerah.
Di sisi lain, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) wajib menjaga kehati-hatian utang demi mengamankan ruang fiskal jangka panjang. Langkah ini dibarengi dengan reformasi SDM berbasis sistem merit oleh Setjen, penguatan riset kebijakan oleh BPPK, serta optimalisasi aset negara agar bernilai ekonomi dan sosial tinggi bagi publik.
sumber : Kemenkeu
