Jakarta, PR Politik – Ambisi Indonesia menjadikan diri sebagai pusat ekosistem digital dan kecerdasan buatan (AI) di kawasan masih terganjal persoalan mendasar pada kesiapan infrastruktur dasar. Pasokan listrik, ketersediaan air, hingga tumpang tindih regulasi menjadi hambatan utama yang wajib dibereskan sebelum gelombang investasi masuk.
Kementerian Perindustrian bersama lintas kementerian dan lembaga mulai memetakan titik-titik krusial tersebut agar ekspansi pusat data nasional tidak tersendat di tengah jalan.
“Rapat pertama ini kita membahas dan mengidentifikasi beberapa persoalan yang muncul nanti ketika operasionalisasi data center dan investasi data center mungkin banyak,” ujar Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin), Faisol Riza, usai rapat Tim Nasional (Timnas) Data Center di Jakarta, Selasa (10/11).
Selain membenahi regulasi dan teknologi operasional, pemerintah mengusulkan perluasan zona pengembangan pusat data di sekitar 10 provinsi yang memiliki kawasan industri, mencakup Jawa Tengah, Jawa Timur, serta wilayah luar Jawa. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menegaskan akan menggelar rapat teknis guna merumuskan solusi atas hambatan energi serta kualitas sumber daya manusia.
“Sementara ini kita masih juga melihat beberapa data center yang besar di Singapura dan juga Malaysia, itu menjadi salah satu benchmark kita,” kata Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM, Ichsan Zulkarnaen.
Di sisi lain, PT PLN (Persero) menyatakan kesiapannya memasok kebutuhan energi untuk investasi pusat data dengan catatan tidak mengganggu suplai listrik bagi masyarakat umum. Sementara itu, Kementerian KKP turut mendukung melalui penyelarasan izin pemanfaatan ruang laut.
Direktur Utama Telkom NeutraDC, Rakhmad Tunggal Affirudin, memaparkan bahwa kapasitas operasi pusat data nasional saat ini baru berada di kisaran 600 megawatt, namun diproyeksikan melonjak hingga 11,7 gigawatt pada 2030. Dengan kebutuhan belanja modal (capex) mencapai 7 juta hingga 9 juta dolar AS per megawatt, sektor ini menyimpan potensi investasi raksasa sekaligus memperkuat kedaulatan digital bangsa.
sumber : Kemenperin
