Jakarta, PR Politik – Penyelesaian polemik keabsahan dokumen pendidikan orang nomor dua di Indonesia dinilai harus dikembalikan pada koridor hukum tertulis tertinggi negara. Langkah politik yang diambil parlemen dituntut bersandar penuh pada aturan konstitusi agar menghasilkan keputusan yang sah dan transparan.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan bahwa instrumen pengawasan di parlemen merupakan mekanisme paling rasional untuk menguji duduk perkara tersebut.
“Opsi HMP bisa menjadi pilihan yang relevan dan sesuai Konstitusi. Ini paling tepat,” ungkap Sekretaris Jenderal PKS, Muhammad Kholid.
Ia memaparkan bahwa jika Hak Menyatakan Pendapat (HMP) disepakati, seluruh prosesnya wajib tunduk pada tata cara pemakzulan atau evaluasi syarat jabatan dalam UUD 1945. Ketentuan Pasal 7A mengatur perihal pemberhentian Wakil Presiden yang dianggap tidak lagi memenuhi kualifikasi, sementara Pasal 7B mengurai alur penanganannya.
Prosedur formal tersebut akan dimulai dari usulan DPR, dilanjutkan dengan uji pembuktian di Mahkamah Konstitusi, hingga penetapan akhir dalam sidang MPR.
“Jadi diawali oleh DPR, lalu, tahapan pemeriksaan di MK dan pengambilan keputusan di MPR. Semua ini harus ditempuh sesuai persyaratan UUD 1945,” ujarnya.
Guna merealisasikan wacana tersebut, PKS tengah gencar menjalin komunikasi intensif dengan berbagai fraksi di DPR. Pihaknya optimistis usulan HMP ini akan mendapatkan sambutan positif karena kesamaan pandangan atas isu yang tengah beredar.
Ia juga menekankan pentingnya pendalaman berkas perkara bersama ahli hukum tata negara serta pemberian hak pembelaan yang adil bagi pihak terkait.
“Seluruh proses harus berpijak pada dokumen, bukti, dan aturan. Kita perlu memastikan bahwa setiap kesimpulan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun politik,” tegasnya.
Ia menutup keterangannya dengan menegaskan komitmen PKS untuk menjaga marwah hukum negara.
“Menjaga konstitusi adalah tanggung jawab bersama. PKS akan memperjuangkan penyelesaian yang tertib, transparan, dan memberikan kepastian kepada masyarakat,” tutupnya.
sumber : PKS
