Jakarta, PR Politik – Janji pembebasan biaya pendidikan tinggi yang disiapkan pemerintah terancam menjadi angin segar yang semu bagi kelompok prasejahtera jika hanya berfokus pada komponen SPP semata. Beban tempat tinggal, transportasi, serta kebutuhan pokok harian di kota tujuan kerap menjadi tembok tebal yang melumpuhkan niat calon mahasiswa miskin bahkan sebelum mereka mendaftar.
Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia mendesak agar skema bantuan pembiayaan kuliah dirancang secara komprehensif dari hulu ke hilir demi menghindarkan anak-anak dari daerah 3T mengalami diskriminasi pendidikan.
“Jangan sampai anak-anak dari kampung, dari keluarga miskin tapi punya potensi akademik bagus, merasa ngeri duluan karena terbayang biaya hidup dan transportasi. Kalau pemerintah cuma menggratiskan UKT doang, bisa jadi mereka sudah mengundurkan diri dan tidak mendaftar sejak sebelum diterima,” tegas Ketua Bidang Pendidikan DPP Partai Gelora, Rohmani Wahid.
Merespons proyeksi awal dana sebesar Rp93,7 triliun pada 2027 untuk 2,83 juta mahasiswa, Partai Gelora mengingatkan pemerintah soal jaminan ketersediaan fiskal dalam jangka panjang (sustainability). Karena masa studi berlangsung empat tahun, total akumulasi dana yang wajib diamankan hingga kelulusan angkatan pertama diproyeksikan melonjak hingga kisaran Rp374 triliun.
Selain transparansi pemetaan biaya per program studi, pemerintah diimbau tidak mengesampingkan eksistensi Perguruan Tinggi Swasta (PTS) agar perguruan swasta di daerah tidak gulung tikar akibat dominasi pendaftaran jalur mandiri di PTN.
Ia merangkum tiga pijakan utama yang wajib dimatangkan eksekutif, transparansi rincian sumber dana APBN, perluasan cakupan komponen bantuan mencakup living cost mahasiswa miskin, serta penjaminan mutu lulusan agar sarjana baru terserap di dunia kerja.
Sinergi antara alokasi anggaran raksasa dan peta kebutuhan industri dinilai vital agar program strategis ini tidak melahirkan pengangguran terdidik baru.
Langkah perbaikan tersebut diharapkan mampu mengawal visi investasi SDM menuju Indonesia Emas 2045 secara rasional dan berkelanjutan.
sumber : Partai Gelora
