Jakarta, PR Politik – Pertemuan puncak iklim global dilarang keras sebatas menjadi panggung diplomasi seremonial tanpa kejelasan realisasi pembiayaan. Negara-negara industri maju dituntut membuktikan komitmen finansial mereka untuk menanggung dampak kerusakan lingkungan yang dirasakan negara berkembang.
DPR RI mendesak adanya evaluasi total terhadap janji-janji penanganan krisis iklim sebelumnya sebelum menyepakati agenda baru di tingkat internasional.
“Negara-negara maju yang selama ini menikmati hasil industrialisasi harus memiliki tanggung jawab lebih besar. Jangan hanya berorientasi pada kepentingan ekonomi nasional, tetapi mengabaikan konsekuensi perubahan iklim yang dirasakan bersama,” tegas Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKB, Ratna Juwita Sari.
Ia mengingatkan bahwa perhelatan Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP-31) di Antalya, Turki, wajib meninjau ulang pencapaian nyata dari kesepakatan COP-30 di Brasil. Pembahasan mengenai komitmen pendanaan, peta jalan pengurangan energi fosil, serta penghentian deforestasi harus diukur secara transparan.
Ia menyoroti kepungan krisis lingkungan seperti gelombang panas ekstrem, ancaman El Nino, hingga banjir bandang akibat mencairnya gletser yang kian mengancam ruang hidup masyarakat global.
Legislator PKB asal Jawa Timur tersebut memaparkan bahwa langkah teknis COP-31—seperti efisiensi emisi, pengelolaan limbah, dan ekonomi sirkular—sejalan dengan sasaran RPJPN 2025–2045. Indonesia telah membuktikan aksi nyata melalui Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) serta pengembangan biofuel B50 dan E10.
Komisi XII DPR berjanji akan mengawal seluruh implementasi regulasi transisi energi agar kebijakan diplomasi internasional memberi manfaat nyata bagi masyarakat di daerah rawan bencana.
“Indonesia memiliki modal besar untuk berkontribusi dalam penanganan perubahan iklim global melalui hutan hujan tropis, wilayah perairan luas, ekosistem mangrove, hingga padang lamun. Potensi ini harus dikelola dan dilindungi secara optimal,” pungkasnya.
sumber : Fraksi PKB
