Jakarta, PR Politik – Bencana besar yang melanda Sumatra pada akhir tahun lalu menyisakan skala kerusakan raksasa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pemerintah mengklasifikasikan dampaknya sebagai salah satu disrupsi sosial dan infrastruktur paling masif di Tanah Air.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membeberkan besarnya skala krisis yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat usai menghadiri rapat evaluasi khusus bersama Presiden Prabowo Subianto.
“Bagi saya pribadi, jujur yang pernah saya alami ini adalah salah satu dampak yang terluas. Tiga provinsi dan itu mengakibatkan terjadinya pengungsian, displacement istilahnya, people displacement 2,1 juta orang lebih,” ungkapnya di Istana Merdeka, Jakarta.
Guna memulihkan wilayah terdampak, Presiden Prabowo menyalurkan dukungan dana tahap awal senilai Rp12,34 triliun melalui instrumen Belanja Tidak Terduga serta Transfer Keuangan Daerah (TKD). Mendagri menekankan agar pemerintah daerah tak membuang anggaran tersebut dan memaksimalkannya untuk kebutuhan rakyat.
Kerusakan akibat krisis ini melanda 53 kabupaten/kota serta 4.533 desa, menghancurkan lebih dari 184 ribu hunian warga, 4.922 fasilitas pendidikan, hingga ribuan infrastruktur perhubungan.
Pemerintah melalui Bappenas merancang rencana induk pemulihan jangka panjang hingga 2028 yang mencakup 11.520 kegiatan pembenahan fisik serta ekonomi warga. Total kebutuhan dana yang dialokasikan lintas kementerian dan daerah mencapai Rp100,67 triliun.
Sejauh ini, pemulihan layanan dasar menunjukkan tren positif dengan 87 rumah sakit yang beroperasi kembali 100 persen, perbaikan ribuan sekolah, serta pembangunan 57.027 hunian tetap bagi warga terdampak.
“Beliau ingin memastikan semua progres yang sudah terlaksana betul-betul berjalan lancar. Kami sudah sampaikan tadi, tidak mudah karena luasnya wilayah yang terdampak, 53 kabupaten kota dan perlu waktu,” pungkasnya.
sumber : Kemensetneg
