Jakarta, PR Politik – Kemampuan dan karya berdaya saing dari kelompok difabel membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukan penghalang untuk berkontribusi di pasar kerja. Pemerintah meminta dunia usaha mengubah tolok ukur rekrutmen pegawai dengan memprioritaskan kapasitas individu.
Kementerian Ketenagakerjaan menegaskan perlunya pembongkaran stigma kaku dalam pasar kerja nasional demi menciptakan iklim ketenagakerjaan yang ramah bagi semua kalangan.
“Kita ingin membangun dunia ketenagakerjaan yang tidak melihat seseorang dari keterbatasannya, tetapi dari kompetensi, semangat, dan kontribusi yang dapat diberikannya,” tegas Penasihat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kemnaker, Sumarni Yassierli, saat mengunjungi Rumah Aspirasi Tunanetra Indonesia di Jakarta.
Ia mengajukan tiga tuntutan utama kepada para pemilik usaha dan pengelola lapangan kerja. Tuntutan tersebut meliputi perluasan kuota kerja bagi penyandang disabilitas, penyediaan fasilitas penyesuaian yang memadai di lingkungan kantor, serta jaminan kesetaraan jenjang karier.
Menurutnya, penyerapan tenaga kerja disabilitas tidak boleh berhenti sebagai pemenuhan formalitas, melainkan bentuk pengakuan atas potensi ekonomi warga negara.
Guna menopang ekosistem kerja inklusif tersebut, Kemnaker berkomitmen melanjutkan skema penempatan khusus serta memperlebar akses informasi pasar kerja. Pelatihan keterampilan juga terus dipacu agar para pekerja disabilitas memiliki daya saing yang tinggi.
Ia berharap kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta dapat terus terjalin secara berkelanjutan.
“Saya berharap kunjungan ini tidak berhenti pada pertemuan hari ini. Mari kita jadikan momentum ini sebagai awal dari kerja sama yang lebih kuat, lebih nyata, dan berkelanjutan,” tutupnya.
sumber : Kemnaker
