PSI dan Paradoks Politik: Dekat Kekuasaan, Jauh dari Mandat Parlemen

Picture of Heryadi Silvianto

Heryadi Silvianto

Akademisi, Praktisi Komunikasi dan Founder PR Politik

i
Tulisan dalam rubrik Opini ini sepenuhnya merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mewakili sikap redaksi PR Politik Indonesia.
PSI, Paradoks Politik

PR Politik – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menghadirkan paradoks dalam perjalanan politiknya. Partai ini cukup menonjol dalam percakapan politik nasional, melalui pernyataan elite, aktivitas komunikasi, dan sikap politik yang kerap menjadi sorotan. Namun, popularitas tersebut belum berhasil dikonversi menjadi kekuatan elektoral yang cukup untuk menempatkannya di DPR RI.

Dua kali mengikuti pemilihan legislatif, dua kali pula PSI gagal melewati ambang batas parlemen. Pada Pemilu 2019, PSI memperoleh 1,89 persen suara nasional. Pada Pemilu 2024, perolehan suaranya meningkat menjadi sekitar 2,81 persen atau 4,26 juta suara. Ada pertumbuhan dukungan, tetapi belum mencapai ambang batas parlemen sebesar empat persen.

Artinya, PSI bukan partai yang tidak memiliki pemilih. Jutaan orang memberikan suara kepadanya. Namun, dukungan tersebut belum cukup untuk menghasilkan representasi di parlemen nasional.

Di sisi lain, kegagalan elektoral itu tidak membuat PSI sepenuhnya berada di luar lingkaran kekuasaan. Pada awal pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, tiga kader PSI memperoleh posisi strategis di kabinet, yakni Raja Juli Antoni sebagai Menteri Kehutanan, Giring Ganesha sebagai Wakil Menteri Kebudayaan, dan Isyana Bagoes Oka sebagai Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Perkembangan politik terbaru menghadirkan babak baru. Pada 9 November 2026, ketiga tokoh tersebut mengumumkan pengunduran diri dari PSI. Giring menyatakan sudah tidak menemukan keselarasan dengan hal-hal yang diperjuangkannya di partai. Raja Juli memilih berkonsentrasi penuh menjalankan tugas sebagai Menteri Kehutanan, sementara Isyana juga meninggalkan keanggotaan dan jabatan strukturalnya di PSI.

Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep menerima pengunduran diri mereka. Dengan demikian, PSI tidak lagi memiliki kader yang tercatat sebagai anggota kabinet Prabowo.

Namun, perlu dibedakan bahwa PSI kehilangan representasi kader di kabinet, bukan berarti pemerintah kehilangan tiga pejabat tersebut. Mereka tetap menjalankan jabatan pemerintahan masing-masing.

Perkembangan ini menarik karena PSI kehilangan akses representasi melalui kadernya di kabinet, tetapi tidak serta-merta kehilangan kedekatan politik dengan pemerintahan. Lantas, bagaimana posisi PSI sekarang? Apakah partai ini akan menjadi oposisi, atau tetap menjadi bagian dari kekuatan pendukung pemerintahan tanpa memiliki kader di kabinet?

Dari Idealisme Menuju Pragmatisme Politik

Untuk memahami posisi PSI hari ini, perjalanan politiknya perlu dilihat kembali. PSI lahir pada 2014 dengan membawa semangat pembaruan. Anak muda, antikorupsi, toleransi, keterbukaan, dan meritokrasi menjadi bagian dari identitas yang ditawarkan.

Partai ini ingin menjadi alternatif dari praktik politik lama yang dianggap terlalu dekat dengan oligarki, transaksional, dan kepentingan elite.

Dalam Pilpres 2019, PSI berada di barisan pendukung Joko Widodo dan mengambil posisi berseberangan dengan Prabowo Subianto. Bahkan, pada Januari 2019, PSI memberikan Kebohongan Award kepada Prabowo, Sandiaga Uno, dan Andi Arief. Prabowo mendapat kategori kebohongan terlebay terkait pernyataannya mengenai selang cuci darah di RSCM.

Namun, politik Indonesia bergerak. Pada Oktober 2022, PSI sempat mengumumkan dukungan kepada Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Setahun kemudian, setelah Kaesang Pangarep menjadi Ketua Umum, arah dukungan berubah.

Pada 24 Oktober 2023, PSI secara resmi mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024. Prabowo yang sebelumnya menjadi sasaran kritik keras kini menjadi figur yang didukung.

Perubahan tersebut sah dalam dinamika demokrasi. Partai politik memiliki hak untuk mengevaluasi pilihan, mengubah strategi, dan membangun koalisi baru. Namun, persoalannya bukan semata-mata perubahan dukungan, melainkan konsistensi nilai dan argumentasi yang mendasari perubahan tersebut.

Baca Juga:  Membumikan Communicative Constitution of Organizations di Ranah Kajian Komunikasi Politik Indonesia

Jika dahulu PSI mengkritik Prabowo dengan standar tertentu, apakah standar yang sama masih digunakan ketika Prabowo menjadi mitra politiknya?

Di sinilah perbedaan antara pragmatisme politik dan konsistensi ideologis perlu diperhatikan. Pragmatisme memungkinkan partai beradaptasi, tetapi tidak semestinya membuat prinsip menjadi sesuatu yang berubah mengikuti siapa yang sedang berkuasa.

Orbit Politik Keluarga Jokowi

Perubahan yang lebih menarik terjadi setelah Kaesang Pangarep masuk ke PSI. Hanya dua hari kemudian, ia ditetapkan sebagai Ketua Umum menggantikan Giring Ganesha.

Secara organisatoris, keputusan tersebut merupakan kewenangan internal partai. Namun, dari perspektif meritokrasi dan pelembagaan partai, proses ini layak dipertanyakan. Bagaimana partai yang mengusung pembaruan, kompetensi, dan kesempatan bagi generasi muda menjelaskan proses kaderisasi yang begitu cepat bagi putra seorang presiden?

Persoalan ini bukan tentang melarang Kaesang berpolitik karena ia anak Jokowi. Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk masuk ke partai politik dan menjadi pemimpin. Namun, hak politik individu berbeda dengan persoalan kesetaraan kesempatan dan kualitas proses kaderisasi.

Setelah Kaesang memimpin PSI, hubungan partai tersebut dengan keluarga Jokowi semakin kuat. Gibran menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo, sementara Kaesang memimpin PSI. Jokowi juga kemudian bergabung dengan PSI.

Konfigurasi ini menghadirkan situasi politik yang menarik: Jokowi sebagai ayah, Kaesang sebagai Ketua Umum PSI, dan Gibran sebagai putra Jokowi yang sebelumnya menjabat Wakil Presiden.

Dalam konteks ini, pembelaan PSI terhadap Gibran menjadi relevan untuk dikaji. Gibran bukan kader PSI, tetapi partai ini kerap tampil memberikan pembelaan ketika muncul kontroversi yang menyangkut dirinya.

Mengapa sebuah partai begitu berkepentingan membela figur yang tidak menjadi kadernya? Apakah semata-mata karena Gibran merupakan wakil presiden yang didukung dalam Pilpres 2024? Atau terdapat kepentingan politik yang lebih luas karena Gibran adalah putra Jokowi sekaligus kakak kandung Ketua Umum PSI?

Tidak ada dasar untuk menyimpulkan bahwa hubungan keluarga merupakan satu-satunya motif pembelaan tersebut. Namun, mengabaikan hubungan patronase dan kekerabatan dalam membaca sikap politik PSI juga merupakan penyederhanaan.

Ketika hubungan keluarga beririsan dengan kepemimpinan partai dan kepentingan kekuasaan, independensi institusi menjadi pertanyaan yang wajar diajukan.

Representasi Kekuasaan Mulai Terlepas dari Partai

Pengunduran diri Giring, Raja Juli, dan Isyana dari PSI pada 9 November 2026 menghadirkan persoalan baru. Sebelumnya, ketiganya menjadi wajah PSI dalam pemerintahan. Mereka bukan hanya kader partai, tetapi juga memiliki jabatan strategis di kabinet.

Kini, hubungan formal tersebut berakhir, sementara jabatan pemerintahan mereka tetap berjalan.

Ada perbedaan penting antara jabatan politik yang diperoleh melalui penunjukan presiden dan identitas keanggotaan partai. Dalam sistem presidensial Indonesia, menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Konstitusi tidak mengharuskan seorang menteri berasal dari partai politik.

Presiden dapat mengangkat profesional, teknokrat, maupun politisi dari berbagai latar belakang. Karena itu, seseorang yang mengundurkan diri dari partai tidak otomatis harus mengundurkan diri dari jabatan menteri atau wakil menteri. Jabatan tersebut merupakan amanah pemerintahan yang berada di bawah kewenangan presiden.

Secara teknis, setelah ketiga tokoh itu keluar dari PSI, tidak ada lagi pejabat kabinet yang secara formal dapat disebut sebagai representasi kader PSI. Namun, ini tidak berarti PSI otomatis menjadi oposisi.

Terdapat tiga hal yang perlu dibedakan, yakni keanggotaan partai, jabatan pemerintahan, dan posisi politik terhadap pemerintah. Ketiganya tidak selalu berjalan bersamaan.

Seorang pejabat dapat tetap menjadi bagian dari kabinet meskipun sudah tidak menjadi anggota partai. Sebaliknya, partai dapat tetap mendukung pemerintah meskipun tidak memiliki kader di kabinet.

Baca Juga:  Masalah Datang dari Program Andalan dan Lingkaran Kekuasaan Presiden

Dengan demikian, hilangnya representasi PSI di kabinet tidak otomatis mengubah posisi politiknya.

Perkembangan politik terkait Gibran juga menambah dinamika tersebut. Pengunduran dirinya telah ditindaklanjuti secara konstitusional. Pimpinan MPR menyatakan terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden sejak 12 November 2026 dan akan memproses pengisian jabatan tersebut sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.

Ketentuan tersebut mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Peristiwa ini penting bagi PSI karena Gibran merupakan bagian dari pasangan yang didukung partai tersebut pada Pilpres 2024 dan memiliki hubungan keluarga dengan Ketua Umum PSI.

Namun, yang menarik justru sikap politik PSI setelah peristiwa tersebut. Pada 13 November 2026, Sekretaris Dewan Pembina PSI Grace Natalie menyatakan bahwa partainya menghormati keputusan Gibran untuk mundur. Ia juga menegaskan PSI tetap mendukung Presiden Prabowo Subianto, terutama program-program yang berpihak kepada rakyat.

Wakil Ketua Umum PSI Andy Budiman menyampaikan sikap serupa. PSI menilai pengunduran diri Gibran merupakan keputusan yang harus dihormati dan tidak perlu diperpanjang menjadi polemik politik.

Pernyataan tersebut memberikan petunjuk penting mengenai posisi PSI saat ini. Partai ini tidak sedang mengumumkan peralihan menjadi oposisi. Sebaliknya, PSI secara terbuka menegaskan tetap mendukung pemerintahan Prabowo.

Dengan kata lain, meskipun tidak lagi memiliki kader di kabinet dan Gibran telah mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden, orientasi politik PSI terhadap pemerintahan Prabowo belum berubah.

Di sinilah paradoks PSI kembali terlihat. Kedekatan politik dengan kekuasaan tidak selalu membutuhkan keberadaan kader dalam kabinet.

Apakah PSI Akan Menjadi Oposisi?

Pertanyaan ini perlu dijawab dengan memahami sistem presidensial Indonesia. Berbeda dengan sistem parlementer, dalam sistem presidensial tidak terdapat kewajiban bagi partai yang berada di luar kabinet untuk menjadi oposisi.

Partai dapat mendukung pemerintah tanpa harus memperoleh jabatan menteri. Sebaliknya, partai yang memiliki kader di kabinet tidak otomatis kehilangan hak untuk mengkritik kebijakan pemerintah.

Oposisi bukan semata-mata persoalan memperoleh atau tidak memperoleh kursi kabinet. Oposisi merupakan posisi politik yang ditunjukkan melalui sikap kritis, pengawasan, dan keberanian menawarkan alternatif kebijakan.

Dalam konteks PSI, ada dua hal yang perlu dibedakan. Pertama, PSI tidak memiliki representasi kader di kabinet. Ini merupakan fakta organisasi setelah tiga tokohnya mengundurkan diri dari keanggotaan partai.

Kedua, PSI tetap menyatakan dukungan kepada pemerintahan Prabowo. Ini merupakan posisi politik yang secara terbuka disampaikan oleh pengurusnya.

Dengan demikian, untuk saat ini, lebih tepat menyebut PSI sebagai partai pendukung pemerintah tanpa representasi kader di kabinet, bukan sebagai partai oposisi.

Memang, PSI tidak memiliki kursi di DPR RI sehingga tidak berada dalam konfigurasi oposisi parlemen seperti partai-partai yang memiliki fraksi di Senayan. Namun, PSI tetap dapat menjalankan fungsi kritik dan pengawasan melalui komunikasi publik, aktivitas organisasi, serta partisipasi dalam ruang demokrasi di luar parlemen.

Pertanyaannya kemudian bukan apakah PSI akan menjadi oposisi, melainkan apakah partai ini bersedia mempertahankan independensi sikap politiknya ketika tidak lagi memiliki kader di kabinet.

Apakah PSI akan tetap mendukung seluruh kebijakan pemerintah, atau hanya mendukung kebijakan yang dinilai sejalan dengan kepentingan masyarakat? Apakah PSI akan berani mengkritik pemerintah ketika programnya tidak berjalan sesuai janji? Dan apakah dukungan kepada Prabowo merupakan dukungan yang didasarkan pada kesamaan agenda kebijakan, atau sekadar kelanjutan dari kedekatan politik sebelumnya?

Baca Juga:  Politik Populis dan Etika Komunikasi Publik di Era Digital

Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting karena dukungan politik tanpa posisi kritis berisiko mengaburkan fungsi partai sebagai institusi demokrasi.

Ketika Akses Kekuasaan Menjadi Orientasi Politik

Perjalanan PSI juga dapat dibaca melalui teori cartel party yang dikembangkan Richard S. Katz dan Peter Mair. Dalam artikel The Cartel Party Thesis: A Restatement (2009), keduanya menjelaskan kecenderungan partai politik modern yang semakin mengandalkan akses terhadap negara dan institusi pemerintahan untuk mempertahankan posisi politiknya.

Teori ini tidak berarti PSI dapat langsung dikategorikan sebagai partai kartel. Namun, konsep tersebut membantu menjelaskan risiko ketika akses terhadap kekuasaan menjadi lebih penting daripada penguatan hubungan partai dengan masyarakat.

Partai politik seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai kendaraan untuk mendapatkan jabatan. Ia merupakan institusi yang menghubungkan aspirasi masyarakat dengan proses pengambilan kebijakan negara.

Vicky Randall dan Lars Svåsand dalam Party Institutionalization in New Democracies (2002) menekankan pentingnya pelembagaan partai melalui otonomi organisasi, konsistensi nilai, dan pengakuan publik terhadap partai sebagai institusi.

Artinya, partai yang kuat bukan hanya partai yang memiliki tokoh populer atau akses kepada pemerintah. Partai yang kuat adalah partai yang mampu mempertahankan identitas dan keputusan politiknya secara mandiri, termasuk ketika harus berbeda pandangan dengan penguasa.

Dalam konteks PSI, pertanyaan tentang kemandirian kelembagaan menjadi relevan. Apakah partai ini memiliki kekuatan institusional yang cukup untuk menentukan sikap berdasarkan prinsip dan kepentingan publik, atau justru semakin bergantung pada figur serta jaringan kekuasaan tertentu?

Kehilangan representasi di kabinet seharusnya menjadi momentum untuk memperjelas identitas dan orientasi politik partai, bukan sekadar persoalan mengisi kembali posisi yang kosong.

Kembali kepada Mandat Rakyat

PSI masih memiliki kesempatan untuk membuktikan bahwa dirinya merupakan partai politik yang mandiri dan memiliki orientasi perjuangan yang jelas. Peningkatan perolehan suara dari 2019 ke 2024 menunjukkan bahwa ada dukungan masyarakat yang dapat dikembangkan.

Namun, pekerjaan rumahnya bukan sekadar memperbesar popularitas atau memperluas akses kepada elite pemerintahan. PSI perlu memperkuat kaderisasi, membangun basis sosial, memperjelas identitas politik, dan membuktikan kemandirian organisasi.

Jika dahulu PSI hadir dengan semangat pembaruan, sekarang partai ini perlu menjawab bagaimana nilai tersebut diwujudkan ketika berhadapan dengan kepentingan kekuasaan.

Tidak memiliki menteri bukan berarti kehilangan pengaruh politik. Tidak memiliki kursi parlemen juga bukan berarti kehilangan hak untuk berkontribusi dalam demokrasi. Namun, kedekatan dengan penguasa tidak boleh menjadi pengganti mandat rakyat.

Pada akhirnya, persoalan PSI bukan sekadar apakah ia akan menjadi oposisi atau tetap mendukung pemerintahan Prabowo. Persoalan yang lebih mendasar adalah apakah PSI mampu menjadi partai yang independen, memiliki identitas konsisten, dan berani menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan figur maupun jaringan kekuasaan.

Sebab, dekat dengan kekuasaan bukan berarti dekat dengan rakyat. Tidak memiliki jabatan bukan berarti harus kehilangan sikap. Dan mendukung pemerintah bukan berarti harus kehilangan daya kritis.

Demokrasi membutuhkan partai yang kuat karena gagasan, integritas, dan dukungan masyarakatnya. Bukan semata-mata karena kedekatannya dengan pusat kekuasaan.

Pada akhirnya, legitimasi politik yang paling mendasar tidak datang dari Istana, melainkan dari rakyat yang memberikan suara.

 

Artikel ini telah tayang di kompas.com

Berita Terbaru

Artikel Lainnya

Opini