Mensos Gus Ipul: Lahan 8 Hektare Hutan Kota UI Siap Dieksekusi Jadi Sekolah Rakyat

Sekolah Rakyat
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung usai membahas percepatan pembangunan Sekolah Rakyat dan transformasi Perlindungan Sosial Digital di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (16/11)

Jakarta, PR Politik – Percepatan pemerataan akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu di wilayah Ibu Kota memasuki babak baru dengan disiapkannya lahan seluas delapan hektare di kawasan Hutan Kota Universitas Indonesia (UI). Langkah strategis ini menjadi bagian krusial untuk mengeksekusi program prioritas Presiden Prabowo Subianto sekaligus membenahi akurasi penyaluran bantuan sosial agar tepat sasaran.

Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sepakat mengawal penuh tahapan administrasi demi merealisasikan pembangunan Sekolah Rakyat di Jakarta dalam waktu dekat.

“Alhamdulillah, UI ini kan bersedia memberikan lahannya yang berada di sisi DKI Jakarta untuk Sekolah Rakyat. Kebetulan, lahan itu merupakan bagian dari hutan kota UI,” kata Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), usai bertemu Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (16/11).

Ia menjelaskan bahwa dari total lebih dari 100 hektare kawasan Hutan Kota UI, sekitar 8 hektare di sisi Jakarta tengah diproses dan tinggal menunggu penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Gubernur DKI Jakarta dengan Rektor UI. “Hutan Kota UI itu ada 100 hektare lebih. Kurang lebih 8 hektare untuk keperluan Sekolah Rakyat. Itu sudah diproses, tinggal mungkin membutuhkan perjanjian kerja sama atau PKS antara Pak Gubernur dan Rektor UI,” ujarnya.

Ia menargetkan peninjauan lapangan segera dilakukan agar tahapan konstruksi fisik pembangunan Sekolah Rakyat di Jakarta tidak tertunda lama. “Nanti kita ke sana mengecek tempatnya, setelah itu PKS. Mudah-mudahan bisa segera dieksekusi untuk dibangun,” ungkapnya.

Selain titik baru di kawasan UI, kesepakatan juga mencakup perluasan lahan Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 4 DKI Jakarta dengan merelokasi fasilitas panti sosial milik Pemprov DKI.

Baca Juga:  Menang 1-0 Atas Bahrain, Presiden Prabowo Apresiasi Permainan Timnas Indonesia

“Berikutnya, khusus Sekolah Rakyat yang di Jakarta Selatan, Margaguna, rencananya akan dilakukan perluasan untuk mendukung penyelenggaraannya,” jelasnya.

Di sektor bantuan sosial, kedua instansi menyepakati pemutakhiran data dan registrasi ulang penerima manfaat melalui Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital. Deklarasi Perlinsos di DKI Jakarta akan menggerakkan pengurus RT/RW, lurah, camat, serta pilar sosial sebagai relawan Agen Perlinsos guna mengawal validasi data warga di lapangan.

Pertemuan yang turut dihadiri Sekjen Kemensos M. Hasan Chabibie, Dirjen Rehabilitasi Sosial Supomo, Kepala Pusdatin Kesos Joko Widiarto, serta Tenaga Ahli Mensos Andy Kurniawan itu juga mematangkan uji coba (piloting) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2026 tentang Konsesi bagi Penyandang Disabilitas dan Insentif bagi Perusahaan. Melalui aturan ini, penyandang disabilitas di Ibu Kota dipastikan memperoleh akses transportasi dan layanan kesehatan yang lebih mudah, terjangkau, serta setara seiring berjalannya pembangunan Sekolah Rakyat di Jakarta.

sumber : Kemensos