Kemenperin Rombak Koordinasi Insentif Pajak Demi Pacu Investasi 181 Kawasan Industri Nasional

Kawasan Industri Nasional
Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian, Tri Supondy, memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Optimalisasi Pemanfaatan Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Industri di Jakarta.

Jakarta, PR Politik – Fasilitas perpajakan dan berbagai kemudahan usaha yang telah disediakan negara dinilai belum dimanfaatkan secara maksimal oleh para pelaku industri di lapangan. Padahal, penyelarasan kebijakan antara pusat, daerah, dan pengelola kawasan menjadi kunci utama untuk menjaga laju ekspansi manufaktur di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengambil langkah taktis menyatukan persepsi lintas instansi guna membongkar hambatan teknis sekaligus menyiapkan terobosan insentif baru bagi dunia usaha.

“Kami berharap rapat koordinasi ini dapat menghasilkan pemahaman bersama mengenai fasilitas dan kemudahan di kawasan industri, termasuk kendala dalam pemanfaatannya. Selain itu, forum ini diharapkan dapat merumuskan rekomendasi untuk mengoptimalkan fasilitas yang telah tersedia maupun usulan skema insentif baru bagi kawasan industri dan perusahaan di dalamnya agar dapat diimplementasikan,” tegas Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin, Tri Supondy, di Jakarta, Minggu (15/11).

Hingga Juli 2026, Indonesia tercatat memiliki 181 kawasan industri seluas sekitar 110 ribu hektare yang menaungi lebih dari 12 ribu perusahaan dengan serapan 2,36 juta pekerja serta akumulasi investasi menyentuh Rp6.750 triliun. Menteri Perindustrian, Muhammad Sarmuji, menilai pengembangan wilayah industri ke depan wajib disesuaikan dengan karakteristik daerah agar tercipta sentra ekonomi baru yang dekat dengan sumber bahan baku dan efisien secara logistik.

Ia memaparkan bahwa kinerja sektor manufaktur nasional terbukti tangguh melalui capaian Purchasing Managers’ Index (PMI) Oktober 2026 di level 54,0 dan Indeks Kepercayaan Industri (IKI) sebesar 53,77. Bahkan, industri pengolahan nonmigas tumbuh 5,88 persen pada triwulan III 2026—melampaui pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,47 persen—dengan kontribusi PDB mencapai Rp1.168,99 triliun serta nilai investasi hampir Rp200 triliun.

Baca Juga:  Gaet Dukungan Global, KKP Promosikan Ocean Impact Summit 2026 di Forum Bali Ocean Days

“Pada Oktober 2026, kinerja industri manufaktur nasional masih menunjukkan perkembangan positif. Hal ini tercermin dari nilai Purchasing Managers’ Index (PMI) sebesar 54,0 dan Indeks Kepercayaan Industri (IKI) sebesar 53,77. Capaian tersebut menunjukkan bahwa aktivitas industri tetap berada pada zona ekspansi dan memiliki peran penting dalam menciptakan nilai tambah serta membuka kesempatan kerja bagi masyarakat,” jelasnya.

Untuk mengoptimalkan fasilitas dan insentif kawasan industri, termasuk keringanan pajak dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105 Tahun 2016, Kemenperin mempertemukan pengelola 181 kawasan industri eksisting, 42 pengelola kawasan industri Program Strategis Nasional (PSN), dan dinas perindustrian daerah.

Forum koordinasi ini turut melibatkan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, serta Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) guna memastikan setiap fasilitas dan insentif kawasan industri benar-benar tepat sasaran dan dirasakan langsung oleh perusahaan.

sumber : Kemenperin

Berita Terbaru

Artikel Lainnya

Opini