Komisi V DPR Desak Kemenhub Kendalikan Lonjakan Tarif Pesawat Jelang Libur Nataru

Libur Nataru
Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Teguh Iswara Suardi | Foto: Istimewa

Jakarta, PR Politik – Lonjakan harga tiket penerbangan yang terus merangkak naik mengancam daya beli masyarakat serta menghambat rencana mobilitas warga menjelang puncak liburan akhir tahun. Tanpa intervensi kebijakan yang cepat dan menyeluruh dari pemerintah, biaya transportasi udara dikhawatirkan semakin tidak terjangkau oleh publik.

Anggota Komisi V DPR RI, Teguh Iswara Suardi, meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) segera mengambil langkah taktis guna memperketat pengendalian tarif tiket pesawat Nataru usai data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi angkutan udara mencapai 15,33% secara tahunan (year-on-year) pada Oktober 2026, dengan inflasi kumulatif Januari–Oktober sebesar 5,32%.

“Ini menjadi warning bagi kita. Mudah-mudahan pemerintah segera melakukan aksi cepat supaya harga bisa dikendalikan lagi,” ujar legislator NasDem dari Dapil Sulawesi Selatan II tersebut di sela Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V di Bandung, Jawa Barat, Jumat (13/11).

Teguh menegaskan bahwa pengendalian tarif tiket pesawat Nataru tidak bisa bertumpu pada satu instrumen parsial, melainkan menuntut evaluasi menyeluruh mulai dari struktur biaya operasional maskapai hingga dampak gejolak global. Saat ini, pemerintah sendiri telah menyiapkan stimulus Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN-DTP) senilai Rp722 miliar untuk penerbangan domestik kelas ekonomi selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026/2027.

“Langkah cepat dan terukur diperlukan untuk menjaga keterjangkauan harga tiket, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026/2027, saat kebutuhan masyarakat untuk bepergian meningkat,” ungkap Teguh seraya berharap stimulus fiskal tersebut efektif menekan beban ongkos penumpang tanpa mengorbankan kesehatan industri penerbangan nasional.

Selain membenahi persoalan pengendalian tarif tiket pesawat Nataru, ia mendesak agar program mudik gratis dan stimulus transportasi diperluas menjangkau wilayah di luar Pulau Jawa dengan sistem pendaftaran terintegrasi. “Program yang baik jangan berhenti pada pelaksanaannya saja, tetapi komunikasi publiknya juga harus berhasil, sehingga masyarakat mengetahui dan dapat memanfaatkannya,” tegasnya.

Baca Juga:  Rifqinizamy Karsayuda Apresiasi Percepatan Pengangkatan CASN dan P3K

Ia juga mengusulkan pembentukan sistem informasi transportasi terpadu yang menghubungkan Kemenhub, kepolisian, Kementerian Pekerjaan Umum, BMKG, dan instansi terkait agar masyarakat dapat mengakses informasi tiket, arus lalu lintas, hingga cuaca secara real time.

sumber : Fraksi Nasdem

Berita Terbaru

Artikel Lainnya

Opini