Jakarta, PR Politik – Lolosnya narkotika hingga puluhan telepon genggam ke dalam sel tahanan menjadi tamparan keras bagi kredibilitas sistem pemasyarakatan nasional. Penindakan yang hanya menyasar narapidana dinilai tidak akan pernah menyentuh akar masalah apabila celah keamanan di pintu masuk dan dugaan keterlibatan orang dalam dibiarkan lolos dari jerat hukum.
Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Yanuar Arif Wibowo, mengingatkan bahwa temuan puluhan warga binaan yang mengonsumsi barang haram menuntut pembenahan menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan keamanan di lingkungan pemasyarakatan.
“Kami mengapresiasi langkah tegas Polri, BNN, dan Ditjenpas dalam membongkar praktik penyalahgunaan narkoba di dalam lapas. Namun, temuan 53 narapidana positif narkoba ini sekaligus menjadi alarm serius bagi sistem pemasyarakatan kita. Bagaimana narkoba dan alat komunikasi terlarang bisa masuk dan beredar di tempat yang seharusnya berada dalam pengawasan ketat?” ujarnya.
Sorotan tajam ini mencuat usai Operasi Sarang Narkoba yang digelar Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) di Lapas Kelas IIA Tarakan, Lapas Kelas IIA Pontianak, serta Lapas Kelas IIA Kerobokan mendapati 53 dari 83 narapidana positif narkoba. Dalam penggeledahan tersebut, petugas turut menyita barang bukti sabu, ekstasi, alat hisap, timbangan digital, hingga puluhan unit telepon genggam.
Ia mendesak Ditjenpas segera mengevaluasi sistem pemeriksaan barang dan lalu lintas orang, sekaligus mengusut pihak internal maupun eksternal yang memfasilitasi penyelundupan tersebut. “Jangan sampai penindakan hanya menyasar narapidana, sementara celah pengawasan dan pihak yang memungkinkan barang terlarang masuk justru luput dari pemeriksaan. Jika ditemukan keterlibatan oknum petugas, harus ada tindakan tegas sesuai ketentuan hukum. Tidak boleh ada toleransi terhadap praktik yang merusak integritas lembaga pemasyarakatan,” tegasnya.
Lebih lanjut, legislator PKS ini meminta Ditjenpas memperketat pengawasan dan keamanan di lingkungan pemasyarakatan lewat inspeksi mendadak (sidak) rutin terhadap petugas dan barang bawaan, serta memutus akses komunikasi ilegal. Sinergi berkelanjutan bersama Polri dan BNN dinilai mutlak dilakukan guna membongkar jaringan peredaran narkoba yang dikendalikan dari balik jeruji besi.
“Razia harus menjadi bagian dari pengawasan yang konsisten, bukan sekadar operasi sesaat. Lapas harus benar-benar menjadi tempat pembinaan dan rehabilitasi, bukan justru ruang aman bagi peredaran narkoba. Ditjenpas perlu memastikan setiap temuan ditindaklanjuti dengan perbaikan sistem yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.
sumber : Fraksi PKS















