Dengan kata lain, meskipun tidak lagi memiliki kader di kabinet dan Gibran telah mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden, orientasi politik PSI terhadap pemerintahan Prabowo belum berubah.
Di sinilah paradoks PSI kembali terlihat. Kedekatan politik dengan kekuasaan tidak selalu membutuhkan keberadaan kader dalam kabinet.
Apakah PSI Akan Menjadi Oposisi?
Pertanyaan ini perlu dijawab dengan memahami sistem presidensial Indonesia. Berbeda dengan sistem parlementer, dalam sistem presidensial tidak terdapat kewajiban bagi partai yang berada di luar kabinet untuk menjadi oposisi.
Partai dapat mendukung pemerintah tanpa harus memperoleh jabatan menteri. Sebaliknya, partai yang memiliki kader di kabinet tidak otomatis kehilangan hak untuk mengkritik kebijakan pemerintah.
Oposisi bukan semata-mata persoalan memperoleh atau tidak memperoleh kursi kabinet. Oposisi merupakan posisi politik yang ditunjukkan melalui sikap kritis, pengawasan, dan keberanian menawarkan alternatif kebijakan.
Dalam konteks PSI, ada dua hal yang perlu dibedakan. Pertama, PSI tidak memiliki representasi kader di kabinet. Ini merupakan fakta organisasi setelah tiga tokohnya mengundurkan diri dari keanggotaan partai.
Kedua, PSI tetap menyatakan dukungan kepada pemerintahan Prabowo. Ini merupakan posisi politik yang secara terbuka disampaikan oleh pengurusnya.
Dengan demikian, untuk saat ini, lebih tepat menyebut PSI sebagai partai pendukung pemerintah tanpa representasi kader di kabinet, bukan sebagai partai oposisi.
Memang, PSI tidak memiliki kursi di DPR RI sehingga tidak berada dalam konfigurasi oposisi parlemen seperti partai-partai yang memiliki fraksi di Senayan. Namun, PSI tetap dapat menjalankan fungsi kritik dan pengawasan melalui komunikasi publik, aktivitas organisasi, serta partisipasi dalam ruang demokrasi di luar parlemen.
Pertanyaannya kemudian bukan apakah PSI akan menjadi oposisi, melainkan apakah partai ini bersedia mempertahankan independensi sikap politiknya ketika tidak lagi memiliki kader di kabinet.
Apakah PSI akan tetap mendukung seluruh kebijakan pemerintah, atau hanya mendukung kebijakan yang dinilai sejalan dengan kepentingan masyarakat? Apakah PSI akan berani mengkritik pemerintah ketika programnya tidak berjalan sesuai janji? Dan apakah dukungan kepada Prabowo merupakan dukungan yang didasarkan pada kesamaan agenda kebijakan, atau sekadar kelanjutan dari kedekatan politik sebelumnya?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting karena dukungan politik tanpa posisi kritis berisiko mengaburkan fungsi partai sebagai institusi demokrasi.
Ketika Akses Kekuasaan Menjadi Orientasi Politik
Perjalanan PSI juga dapat dibaca melalui teori cartel party yang dikembangkan Richard S. Katz dan Peter Mair. Dalam artikel The Cartel Party Thesis: A Restatement (2009), keduanya menjelaskan kecenderungan partai politik modern yang semakin mengandalkan akses terhadap negara dan institusi pemerintahan untuk mempertahankan posisi politiknya.
Teori ini tidak berarti PSI dapat langsung dikategorikan sebagai partai kartel. Namun, konsep tersebut membantu menjelaskan risiko ketika akses terhadap kekuasaan menjadi lebih penting daripada penguatan hubungan partai dengan masyarakat.
Partai politik seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai kendaraan untuk mendapatkan jabatan. Ia merupakan institusi yang menghubungkan aspirasi masyarakat dengan proses pengambilan kebijakan negara.
Vicky Randall dan Lars Svåsand dalam Party Institutionalization in New Democracies (2002) menekankan pentingnya pelembagaan partai melalui otonomi organisasi, konsistensi nilai, dan pengakuan publik terhadap partai sebagai institusi.
Artinya, partai yang kuat bukan hanya partai yang memiliki tokoh populer atau akses kepada pemerintah. Partai yang kuat adalah partai yang mampu mempertahankan identitas dan keputusan politiknya secara mandiri, termasuk ketika harus berbeda pandangan dengan penguasa.
Dalam konteks PSI, pertanyaan tentang kemandirian kelembagaan menjadi relevan. Apakah partai ini memiliki kekuatan institusional yang cukup untuk menentukan sikap berdasarkan prinsip dan kepentingan publik, atau justru semakin bergantung pada figur serta jaringan kekuasaan tertentu?
Kehilangan representasi di kabinet seharusnya menjadi momentum untuk memperjelas identitas dan orientasi politik partai, bukan sekadar persoalan mengisi kembali posisi yang kosong.
Kembali kepada Mandat Rakyat
PSI masih memiliki kesempatan untuk membuktikan bahwa dirinya merupakan partai politik yang mandiri dan memiliki orientasi perjuangan yang jelas. Peningkatan perolehan suara dari 2019 ke 2024 menunjukkan bahwa ada dukungan masyarakat yang dapat dikembangkan.
Namun, pekerjaan rumahnya bukan sekadar memperbesar popularitas atau memperluas akses kepada elite pemerintahan. PSI perlu memperkuat kaderisasi, membangun basis sosial, memperjelas identitas politik, dan membuktikan kemandirian organisasi.















