Jika dahulu PSI hadir dengan semangat pembaruan, sekarang partai ini perlu menjawab bagaimana nilai tersebut diwujudkan ketika berhadapan dengan kepentingan kekuasaan.
Tidak memiliki menteri bukan berarti kehilangan pengaruh politik. Tidak memiliki kursi parlemen juga bukan berarti kehilangan hak untuk berkontribusi dalam demokrasi. Namun, kedekatan dengan penguasa tidak boleh menjadi pengganti mandat rakyat.
Pada akhirnya, persoalan PSI bukan sekadar apakah ia akan menjadi oposisi atau tetap mendukung pemerintahan Prabowo. Persoalan yang lebih mendasar adalah apakah PSI mampu menjadi partai yang independen, memiliki identitas konsisten, dan berani menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan figur maupun jaringan kekuasaan.
Sebab, dekat dengan kekuasaan bukan berarti dekat dengan rakyat. Tidak memiliki jabatan bukan berarti harus kehilangan sikap. Dan mendukung pemerintah bukan berarti harus kehilangan daya kritis.
Demokrasi membutuhkan partai yang kuat karena gagasan, integritas, dan dukungan masyarakatnya. Bukan semata-mata karena kedekatannya dengan pusat kekuasaan.
Pada akhirnya, legitimasi politik yang paling mendasar tidak datang dari Istana, melainkan dari rakyat yang memberikan suara.
Artikel ini telah tayang di kompas.com















