Jakarta, PR Politik – Pembahasan regulasi daerah kepulauan berisiko kehilangan makna apabila hanya terjebak pada penyesuaian redaksional maupun perubahan nomenklatur belaka. Tanpa dukungan skema pendanaan yang adil dari pemerintah pusat, pelimpahan kewenangan justru dapat membebani pemerintah daerah dalam mengejar ketertinggalan infrastruktur dasar.
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Fraksi Partai NasDem, M. Shadiq Pasadigoe, menegaskan bahwa perubahan Undang-Undang Provinsi NTB dan NTT wajib menjawab kebutuhan nyata masyarakat di wilayah kepulauan serta menghapus kesenjangan pembangunan hingga pelosok terluar.
“Perubahan undang-undang ini jangan hanya menjadi penyesuaian administratif atau nomenklatur. Substansinya harus mampu menjawab persoalan masyarakat, memperkecil kesenjangan pembangunan, dan memastikan kehadiran negara dirasakan secara merata hingga wilayah terpencil dan terluar,” tegasnya seusai Rapat Kerja Baleg bersama pemerintah membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi NTB dan UU Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi NTT di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11).
Ia menilai karakteristik geografis Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai wilayah kepulauan menuntut kebijakan khusus, terutama menyangkut konektivitas antarpulau, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, hingga akses pelayanan publik. Oleh karena itu, prinsip keadilan fiskal (fiscal justice) harus dikunci dalam perubahan Undang-Undang Provinsi NTB dan NTT agar alokasi anggaran sebanding dengan luas wilayah, jumlah penduduk, serta tantangan geografisnya.
“Jangan sampai daerah diberikan tanggung jawab pembangunan yang besar, tetapi tidak didukung kemampuan fiskal yang memadai. Otonomi daerah harus berjalan seiring dengan desentralisasi fiskal yang berkeadilan,” ujarnya.
Selain aspek anggaran, ia meminta agar perubahan Undang-Undang Provinsi NTB dan NTT menjadi instrumen pengungkit potensi ekonomi lokal seperti pariwisata, kelautan, perikanan, ekonomi kreatif, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Fraksi Partai NasDem juga mengawal agar proses legislasi menyerap aspirasi masyarakat secara bermakna (meaningful participation) demi melahirkan aturan yang membumi.
“Kita membutuhkan undang-undang yang implementatif, responsif, dan memberikan manfaat nyata. Ukuran keberhasilan regulasi bukan hanya kepastian hukum, tetapi juga sejauh mana undang-undang mampu menghadirkan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.
sumber : Fraksi Nasdem















