Jakarta, PR Politik – Munculnya rencana pemindahan satwa langka di tengah terbitnya regulasi penambangan di sekitar kawasan konservasi memicu pertanyaan besar mengenai konsistensi pemerintah dalam menjaga keanekaragaman hayati. Kebijakan konservasi dinilai tidak boleh berjalan bertolak belakang dengan upaya melindungi ekosistem asli dari ancaman eksploitasi sumber daya alam.
Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Meitri Citra Wardani, mengecam keras wacana relokasi badak Jawa Ujung Kulon, Banten, menuju Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, karena berisiko memicu masalah ekologis baru.
“Badak Jawa adalah satwa langka yang kelangsungan hidupnya sangat bergantung pada kondisi habitat. Jangan terburu-buru memindahkan badaknya ketika yang seharusnya menjadi prioritas adalah memastikan habitat aslinya tetap aman dan terlindungi. Konservasi harus berpijak pada kajian ilmiah, bukan sekadar pendekatan pemindahan satwa,” ujarnya.
Legislator asal Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII tersebut menyoroti terbitnya Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 pada 12 Februari 2026 yang memasukkan perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP). Ia mengingatkan bahwa perlindungan kawasan konservasi wajib mencakup ekosistem laut di sekelilingnya, bukan hanya wilayah daratan semata.
“Pemerintah harus menjelaskan secara transparan mengapa perairan di sekitar kawasan konservasi justru dimasukkan dalam wilayah usaha pertambangan. Status taman nasional harus dihormati. Jangan sampai kebijakan pertambangan membuka ruang bagi aktivitas yang mengganggu ekosistem dan mengancam keberlanjutan kawasan konservasi,” tegasnya.
Menurutnya, wacana relokasi badak Jawa Ujung Kulon yang mencuat beriringan dengan penetapan peta pertambangan wajib dibuka dasar ilmiahnya kepada publik agar tidak memicu kecurigaan adanya agenda terselubung. “Kita tentu berharap wacana pemindahan badak Jawa ini murni didasarkan pada kebutuhan konservasi dan penyelamatan spesies, tanpa dipengaruhi agenda pemanfaatan kawasan untuk kepentingan lain. Karena itu, pemerintah perlu memberikan penjelasan yang utuh agar tidak muncul keraguan terhadap arah kebijakan perlindungan Ujung Kulon,” katanya.
Kendati memahami bahwa penetapan WUP belum otomatis menerbitkan izin operasi tambang, ia meminta prinsip kehati-hatian ditegakkan sejak tahap perencanaan wilayah. Ia mendesak Kementerian ESDM bersama Kementerian Kehutanan dan pemerintah daerah mengevaluasi ulang peta WUP guna memastikan tidak ada tumpang tindih dengan relokasi badak Jawa Ujung Kulon maupun zona konservasi.
“Jangan sampai kita berbicara tentang penyelamatan badak Jawa melalui relokasi, tetapi pada saat yang sama justru membuka potensi ancaman baru terhadap ekosistem di sekitar habitatnya. Pemerintah harus konsisten. Kalau memang berkomitmen menjaga keanekaragaman hayati, maka perlindungan kawasan konservasi harus menjadi batas tegas dalam setiap kebijakan pertambangan,” pungkasnya.
sumber : Fraksi PKS















