Lombok, PR Politik – Anggota Komisi VII DPR RI, Rahmawati, menyoroti persoalan krusial pengelolaan sampah di Gili Meno, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Ia menilai tata kelola kebersihan di kawasan pulau wisata tersebut belum sepenuhnya mampu mengimbangi pesatnya peningkatan aktivitas pariwisata setempat.
Menurutnya, lonjakan jumlah pelancong—terutama saat musim liburan—berpotensi mendongkrak volume sampah secara signifikan. Kondisi ini menjadi tantangan berat lantaran pola penanganan sampah di Gili Meno selama ini masih mengandalkan sistem pengangkutan logistik menggunakan kapal menuju daratan utama Pulau Lombok.
“Puluhan sampah itu dibawa ke darat, dibawa ke seberang. Otomatis kalau memang lihat volume penduduknya sedikit mungkin tidak ada masalah. Tapi ketika wisatawan datang, tentu di saat-saat musim libur, otomatis sampahnya akan berlipat ganda,” ujar Rahmawati saat mengikuti kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI ke Gili Meno, Lombok, NTB, Senin sore (10/8).
Selain keterbatasan kapasitas tampung, ia menggarisbawahi bahwa mobilisasi pengangkutan sampah keluar pulau menelan biaya operasional yang tidak sedikit. Oleh sebab itu, ia mendorong pemerintah daerah agar memindahkan titik intervensi pengolahan sampah sedekat mungkin dengan sumber produksinya di dalam pulau.
Salah satu solusi taktis yang disodorkan adalah membangun tempat pembuangan akhir (TPA) terpadu di dalam kawasan Gili Meno. Melalui fasilitas tersebut, residu yang dihasilkan oleh aktivitas warga maupun wisatawan dapat dipilah dan diolah secara mandiri, seperti dikonversi menjadi pupuk kompos untuk jenis sampah organik.
“Kalau dilihat dari segi istilahnya, ongkos untuk mengangkat ke seberang itu tentu memerlukan biaya. Jadi mungkin seperti yang dikatakan tadi itu, adanya TPA, tempat pengolahan sampah, sehingga sampah-sampah itu dikeluarkan di sini, dijadikan kompos dan sebagainya,” urainya.
Dalam inspeksi lapangannya dari dermaga menuju lokasi kegiatan, legislator ini menyayangkan masih maraknya temuan sampah plastik yang bertebaran di sepanjang garis pantai. Fenomena ini membuktikan bahwa pembenihan lingkungan tidak cukup hanya bertumpu pada aksi pembersihan berkala, melainkan harus dicegah sejak dari hulu konsumsi.
“Waktu di pelabuhan, melewati jalan-jalan yang ada di pantai, masih banyaknya sampah-sampah plastik,” ungkapnya.
Guna menekan laju pencemaran tersebut, ia mendesak pemda dan pengelola destinasi untuk berdiskusi meminimalisasi peredaran plastik sekali pakai. Pihak pengelola disarankan menyediakan stasiun pengisian air minum yang memadai di dalam pulau agar pelancong tidak perlu memboyong botol plastik kemasan dari luar kawasan.
“Alangkah lebih baiknya kalau dengan pihak pengelola agar berdiskusi bagaimana agar sampah plastik itu diminimalisir. Artinya dikasih istilahnya peringatan bagaimana tidak boleh membawa botol plastik dan sebagainya, biar saja mereka mendapatkan air di sini saja,” tuturnya.
Di samping isu ekologi, ia ikut mencermati kenyamanan penyeberangan wisatawan. Ia mengaku sempat menyaksikan adu argumen antara pelancong dengan operator speedboat akibat beban barang bawaan penumpang yang melebihi kapasitas akomodasi kapal.
“Tadi sebelum saya datang, saya sempat melihat ada wisatawan yang agak sedikit ada argumentasi dengan pemilik speedboat. Karena apa? Karena barang bawaan mereka itu istilahnya sangat bebannya banyak,” paparnya.
Sebagai jalan keluar, ia langsung berkoordinasi dengan bupati setempat untuk menginisiasi pembangunan fasilitas loker penitipan barang di pelabuhan utama penyeberangan. Loker ini diproyeksikan bagi pelancong yang hanya menginap jangka pendek di Gili Meno dan berencana melanjutkan perjalanan ke destinasi lain di Lombok tanpa perlu menenteng seluruh barang bawaan mereka ke pulau.
“Saya tadi sudah ngomong sama Pak Bupati, cari jalan keluarnya. Karena paling-paling wisatawan di sini akan nginep dua atau tiga hari. Sebaiknya dibuat di pelabuhan sana, di pelabuhan yang penyeberangan sana, dibuat tempat-tempat penitipan barang dengan locker-locker, sehingga para wisatawan tidak juga membawa barang yang berkelebihan ke sini,” jelasnya.
Fasilitas interintegrasi ini diyakini mampu mendukung mobilitas pelancong yang memiliki agenda berantai ke berbagai titik strategis di sekitarnya. “Karena saya yakin dari sini, mereka akan mengunjungi tempat wisata yang ada di sekitar Lombok, baik di Senggigi maupun ke Mandalika dan sebagainya,” pungkasnya.
sumber : Fraksi Gerindra
