Jakarta, PR Politik – Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui Bidang Pembinaan Masyarakat Rentan dan Disabilitas (BPMRD) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Kurikulum dan Modul Gerakan Sayangi Rentan dan Disabilitas (AKSES) PKS bagi Pejabat Publik. Agenda strategis tersebut berlangsung di Menteng, Jakarta Pusat, pada Minggu (9/8) secara hibrida (luring dan daring).
Forum ilmiah yang dihelat pada pukul 08.30–12.30 WIB ini menghadirkan dua narasumber ahli, yakni Yeni Rosdianti dan Israyani. Pembahasan dalam FGD berfokus pada penguatan peran strategis pejabat publik dalam memformulasi kebijakan yang inklusif serta tepat sasaran. Tahapan tersebut mencakup pemetaan kebutuhan riil kelompok rentan, penguatan koordinasi, pengawalan eksekusi kebijakan, hingga instrumen evaluasi keberhasilan program.
Ketua DPP PKS Bidang Pembinaan Masyarakat Rentan dan Disabilitas, Netty Prasetiyani, menekankan dalam sambutannya bahwa kebijakan sosial nasional memiliki mandat mutlak untuk melindungi seluruh warga negara, khususnya kelompok rentan dan penyandang disabilitas.
“Untuk itu, kebijakan perlu disusun berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat dengan melibatkan pihak terdampak sejak perencanaan hingga evaluasi. Partisipasi publik harus bermakna: suara masyarakat didengar, dipertimbangkan, dan mendapat penjelasan,” tegasnya.
Melalui peluncuran program AKSES PKS, DPP PKS BPMRD menegaskan komitmennya untuk mengawal penciptaan ekosistem kebijakan yang ramah disabilitas. Modul pelatihan ini didesain agar para pejabat publik dari unsur partai memiliki sensitivitas tinggi terhadap kebutuhan kelompok marjinal, sekaligus mampu menerjemahkannya ke dalam layanan publik yang adil.
PKS meyakini bahwa tolok ukur keberhasilan sebuah kebijakan terletak pada kepastian bahwa setiap warga negara—tanpa keterbatasan fisik maupun kondisi sosial—dapat mengenyam hak hidup yang setara, aman, dan bermartabat.
sumber : PKS
