Jakarta, PR Politik (26/11) – Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Ahmad Heryawan, mendorong Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Informasi Pusat (KIP), dan Dewan Pers untuk meningkatkan koordinasi guna menciptakan penyiaran yang berkualitas, keterbukaan informasi yang optimal, serta pemberitaan yang berimbang bagi seluruh masyarakat.
“Kita mendorong agar KPI, KIP, dan Dewan Pers intens berkoordinasi dalam upaya mewujudkan pemberitaan dan penyiaran berkualitas serta berimbang. Selain itu, perlu dioptimalkan keterbukaan informasi untuk seluruh rakyat Indonesia,” ujar Ahmad Heryawan, yang akrab disapa Kang Aher, saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Sekretariat Komisi I DPR RI, Senayan.
Anggota Fraksi PKS DPR RI dari Dapil Jawa Barat II ini menekankan pentingnya peran KPI, khususnya dalam pelaksanaan Pilkada Serentak pada 27 November 2024. Komisi I DPR RI meminta KPI Pusat dan KPI Daerah mengintensifkan pengawasan penyiaran agar terbebas dari disinformasi, isu SARA, serta menjaga netralitas media.
“Kami meminta KPI melaksanakan tugasnya terkait Pilkada, yaitu berkoordinasi dengan KPI Daerah untuk mengawasi penyiaran dan konten-konten yang bebas dari disinformasi dan SARA. Media juga harus menjaga netralitas, mendukung program literasi, serta menegakkan sanksi di tingkat nasional dan daerah. Ini demi mewujudkan penyiaran Pilkada yang berkualitas, berimbang, dan berkeadilan,” tegas Kang Aher.
Lebih jauh, Ahmad Heryawan yang merupakan Mantan Gubernur Jawa Barat dua periode ini juga menyoroti pentingnya masukan dari KPI dalam perubahan Undang-Undang Penyiaran yang telah menjadi Rancangan Undang-Undang (RUU) prioritas Komisi I DPR RI tahun 2025. Perubahan tersebut, menurutnya, perlu mengatur platform digital penyiaran untuk mendukung transformasi teknologi dalam dunia penyiaran.
“Kami di Komisi I DPR RI meminta KPI Pusat memberikan masukan substansi atas perubahan UU Penyiaran yang telah menjadi RUU Usulan Prioritas tahun 2025. Khususnya dalam pengaturan platform digital penyiaran dan penyelenggara platform digital,” jelas Kang Aher.
Komisi I DPR RI berharap langkah-langkah ini dapat mewujudkan pemberitaan dan penyiaran yang adil, berimbang, serta mendukung transparansi informasi bagi masyarakat di era digital. “Sinergi antara KPI, KIP, dan Dewan Pers adalah kunci utama untuk mencapai tujuan tersebut,” tutupnya.
Baca Juga: Meitri Citra Wardani: Swasembada Energi Butuh Partisipasi Aktif Masyarakat
Sumber: fraksi.pks.id
