PR Politik – Pemimpin Redaksi iNews Media Group, Aiman Adi Witjaksono, menilai penguatan public relations (PR) politik di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari upaya memperbaiki sistem politik secara menyeluruh.
Menurut Aiman, kualitas komunikasi politik akan selalu dipengaruhi oleh tata kelola politik yang melatarbelakanginya. Karena itu, pembenahan PR politik harus berjalan beriringan dengan reformasi sistem politik nasional.
“PR politik tidak terlepas dari politik di Indonesia. Apa yang harus dilakukan adalah memperbaiki sistem politik di Indonesia,” ujar Aiman dalam perbincangan bersama Founder PR Politik Indonesia, Heryadi Silvianto.
Aiman menilai salah satu tantangan utama politik Indonesia saat ini adalah orientasi yang masih terlalu berfokus pada kemenangan elektoral jangka pendek. Akibatnya, banyak partai politik dan aktor politik lebih disibukkan dengan agenda pemilu dibanding mempersiapkan masa depan generasi bangsa.
“Bagi saya sekarang mayoritas partai politik lebih memikirkan next election daripada next generation,” katanya.
Menurut Aiman, kondisi tersebut menunjukkan masih adanya persoalan mendasar dalam sistem politik yang perlu dibenahi. Ia menegaskan bahwa reformasi politik harus dimulai dari dua aspek penting, yakni sistem pendanaan partai politik dan mekanisme reward and punishment.
“Yang pertama harus diperbaiki adalah sistem pendanaannya. Yang kedua sistem reward and punishment,” tegasnya.
Ia menilai, selama pendanaan partai politik masih bergantung pada mekanisme yang tidak tertata dengan baik, praktik politik akan cenderung bergerak dalam logika persaingan yang keras dan pragmatis.
“Selama pendanaan partai politik dilepas ke pasar bebas dalam tanda kutip, maka mereka akan berlaku hukum rimba,” ujarnya.
Aiman juga menyoroti komunikasi politik yang hingga kini belum sepenuhnya mampu meyakinkan masyarakat bahwa partai politik hadir untuk mendorong kemajuan generasi bangsa. Yang lebih sering terlihat, menurutnya, adalah orientasi pragmatis yang berkaitan dengan perolehan suara dan kemenangan politik.
Meski mengakui ada sejumlah anggota legislatif yang bekerja serius untuk daerah pemilihannya, ia menilai masih banyak politisi yang lebih fokus pada kalkulasi elektoral dibanding pelayanan kepada masyarakat.
“Ada banyak yang betul-betul bekerja untuk dapilnya. Tapi lebih banyak pula yang mereka pikirkan adalah kemenangan mereka, hitung-hitungan elektabilitas dan potensi perolehan suara di daerahnya,” katanya.
Karena itu, Aiman menilai komunikasi politik yang sehat tidak cukup hanya mengandalkan strategi pesan atau pencitraan. Diperlukan perbaikan sistem politik yang mampu mendorong partai politik dan para politisi untuk lebih berorientasi pada pelayanan publik, pembangunan generasi, dan kepentingan masyarakat luas.
