Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Daerah Pemilihan Papua, Tonny Tesar, S.Sos., menghadiri Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8). Rapat tersebut beragendakan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia serta penyampaian Rancangan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya.
Dalam rapat paripurna tersebut, Presiden Prabowo Subianto memaparkan keterangan pemerintah mengenai arah kebijakan APBN 2027 sebagai pedoman pembangunan nasional dan kebijakan fiskal tahun mendatang.
Salah satu poin strategis yang disoroti dalam RAPBN 2027 adalah alokasi Transfer ke Daerah (TKD) yang ditetapkan sebesar Rp735 triliun. Angka ini mengalami kenaikan sekitar 5,5 persen dibandingkan outlook TKD tahun 2026 yang berada di angka Rp696,9 triliun.
Menanggapi postur anggaran tersebut, Tonny menegaskan bahwa kebijakan anggaran nasional wajib memberikan dampak langsung dan nyata bagi masyarakat daerah, khususnya wilayah Papua. Peningkatan alokasi TKD dinilai sangat vital untuk memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah dalam mengeksekusi program pembangunan, membenahi pelayanan publik, serta mengakselerasi pemerataan kesejahteraan warga.
Sebagai wakil rakyat dari tanah Papua, Tonny mewanti-wanti agar APBN 2027 tidak sekadar berorientasi pada proyek-proyek pemerintah pusat, melainkan harus memberikan perhatian proporsional sesuai dengan kebutuhan mendesak di daerah.
“Aspirasi daerah harus menjadi bagian penting dalam pembahasan APBN 2027. Transfer ke daerah perlu ditingkatkan agar pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah, khususnya Papua, dapat berjalan lebih optimal, dan menjadi semangat,” ungkapnya.
Ia menggarisbawahi bahwa dukungan dana transfer yang memadai sangat dibutuhkan guna menjawab berbagai tantangan pembangunan di Papua. Sektor-sektor krusial yang memerlukan intervensi anggaran kuat meliputi peningkatan mutu pendidikan, kualitas layanan kesehatan, penyediaan infrastruktur konektivitas, hingga pemenuhan fasilitas dasar masyarakat.
Kehadirannya dalam forum kenegaraan tersebut merupakan bagian dari komitmen pengawasannya untuk memastikan suara dan kepentingan konstituen di Papua terakomodasi secara nyata dalam penyusunan kebijakan fiskal negara.
Ia berharap proses pembahasan APBN 2027 di parlemen dapat melahirkan struktur anggaran yang makin berkeadilan, presisi, serta berpihak pada kebutuhan seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
“Pembangunan nasional harus dirasakan secara nyata oleh masyarakat di daerah. Karena itu, aspirasi daerah harus terus diperjuangkan agar mendapatkan dukungan anggaran yang memadai,” tegasnya.
Mengakhiri pernyataannya, ia menegaskan komitmennya untuk terus mengawal dan memperjuangkan kepentingan pembangunan tanah Papua dalam setiap tahapan pembahasan APBN 2027 di DPR RI.
sumber : Fraksi Nasdem
