Jakarta, PR Politik – Absennya figur pengasuhan pria dalam tumbuh kembang anak di Indonesia kini menjadi perhatian serius parlemen. Komisi X DPR mendesak adanya terobosan regulasi ketenagakerjaan agar para pekerja pria mendapatkan hak imunitas waktu untuk mendampingi masa-masa krusial pendidikan buah hati mereka.
Komisi X DPR menilai peran pengasuhan setara (co-parenting) harus dijamin oleh hukum ketenagakerjaan nasional agar kehadiran fisik seorang ayah tidak tergerus oleh rutinitas pekerjaan.
“Keterlibatan aktif ayah adalah fondasi utama pembentukan karakter anak. Melalui fungsi di Komisi X DPR, kami mendorong adanya dispensasi khusus ketenagakerjaan bagi ayah pada hari penting anak, seperti hari pertama masuk sekolah dan saat mengambil rapor, serta memfasilitasi penyuluhan pengasuhan setara (co-parenting) bersama tokoh masyarakat dan agama,” tegas Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih, saat bertemu ratusan warga di Kabupaten Tegal.
Lewat Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI), legislator dari Dapil Jawa Tengah IX tersebut memperjuangkan paket kebijakan perlindungan keluarga pekerja. Fikri mendesak penyediaan fasilitas pengasuhan anak atau daycare terstandar di area industri, perkantoran, hingga pasar rakyat melalui program Taman Asuh Sayang Anak (TAMASYA).
Selain itu, Komisi X DPR memperketat pengawasan alokasi APBN untuk memastikan dana intervensi gizi dan sanitasi melalui Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING) tersalurkan utuh hingga ke posyandu tanpa potongan.
Parlemen juga memetakan skema perlindungan kelompok lanjut usia lewat Program Lansia Berdaya (SIDAYA) guna menjamin kemandirian warga senior melalui sekolah lansia dan fasilitas kesehatan gratis. Sementara itu, digitalisasi jaminan sosial didorong melalui aplikasi berbasis kecerdasan buatan, SAKINA, dengan tetap mengawal insentif kader KB dan kerahasiaan data privasi warga.
Seluruh jajaran kebijakan ini dirancang untuk menciptakan ketahanan keluarga secara menyeluruh dari tingkat tapak hingga regulasi tingkat tinggi.
“Lima program prioritas ini bukan sekadar kebijakan di atas kertas, melainkan masa depan keluarga kita. Sinergi dari Senayan, eksekutif di Kemendukbangga, hingga kader posyandu dan warga Tegal di akar rumput harus berjalan beriringan agar keluarga kita terencana dengan baik, bebas stunting, dan sejahtera menyongsong Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.
sumber : Fraksi PKS
