Jakarta, PR Politik (5/12) – Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, menyoroti peran strategis Pertamina dalam mendukung kemandirian energi nasional sesuai visi Presiden Prabowo Subianto. Dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama PT Pertamina, Nicke Widyawati, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (3/12), ia memberikan catatan kritis terhadap beberapa isu krusial, termasuk subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan kualitas produk energi.
Salah satu perhatian utama Mufti adalah rencana pencabutan subsidi Pertalite bagi pengemudi ojek online (ojol) yang disampaikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Menurut Mufti, kebijakan ini dapat berdampak serius pada sekitar empat juta pengemudi ojol yang menggantungkan hidup pada profesi tersebut.
“Ketika subsidi ini dicabut, ojol akan menghadapi tantangan besar. Mereka sudah terbebani tarif aplikasi hingga 20 persen dan kini harus menghadapi kenaikan biaya operasional. Kita harus ingat, mereka bukan sekadar individu, melainkan kepala keluarga yang menanggung beban hidup anak dan istri,” ujarnya.
Mufti Anam meminta Pertamina untuk mengambil langkah proaktif dalam menghadirkan solusi, baik melalui efisiensi operasional maupun pengembangan produk energi yang lebih terjangkau. Ia mengusulkan agar Pertamax dijual dengan harga lebih kompetitif jika subsidi Pertalite harus dihapuskan.
“Kalau Pertalite tidak lagi bisa disubsidi, setidaknya Pertamax bisa dibuat lebih murah. Tidak perlu sebanding dengan Malaysia, tapi setidaknya mendekati harga yang wajar,” katanya, seraya membandingkan Pertamina dengan Petronas, perusahaan migas asal Malaysia yang mampu menjual BBM berkualitas dengan harga terjangkau meskipun mencetak laba Rp267 triliun—empat kali lipat dari laba Pertamina.
Baca Juga: Hoerudin Amin, Kesadaran Kolektif terhadap Pancasila Harus Ditingkatkan
Mufti Anam juga menyoroti isu kualitas bahan bakar, merujuk pada keluhan di media sosial terkait dugaan bahwa Pertamax menyebabkan kerusakan kendaraan. Mufti mendesak Pertamina untuk memastikan integritas produknya dan menanggapi keluhan ini dengan serius.
“Masa sih jutaan rakyat yang mengeluhkan hal serupa semuanya salah? Pertamina harus membuktikan bahwa produknya berkualitas, bukan hanya menyalahkan pengguna,” tegasnya.
Mufti juga menekankan pentingnya langkah konkret dari Pertamina untuk memenuhi visi kemandirian energi yang dicanangkan Presiden Prabowo. Ia mengingatkan bahwa Pertamina harus mampu memenuhi ekspektasi masyarakat atau memberikan ruang bagi perusahaan lain untuk berkompetisi.
“Jika Pertamina tidak bisa memenuhi ekspektasi, lebih baik biarkan perusahaan lain masuk. Buat apa bicara kedaulatan energi kalau rakyat tetap menderita dengan harga mahal dan kualitas buruk?” pungkas legislator dari daerah pemilihan Jawa Timur II itu.
Sumber: dpr.go.id
