Jakarta, PR Politik – Kelangkaan gas LPG tiga kilogram yang meluas di berbagai daerah, seperti Solo, Purworejo, Samarinda, hingga Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kota Parepare, terus membebani urat nadi perekonomian pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Di Kalsel, krisis pasokan ini bahkan memicu lonjakan harga eceran hingga menyentuh Rp35.000 per tabung serta menimbulkan fenomena panic buying di masyarakat. Kondisi ini dinilai ironis dan bertolak belakang dengan semangat perayaan HUT RI ke-81 yang mengusung tema “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”.
Merespons rentetan krisis energi warga tersebut, Kepala Unit Rumah Kerja DPP Partai Perindo, Agus Taufiq, menyoroti sistem distribusi terbuka saat ini yang dinilai masih sangat rapuh dan rentan penyimpangan. Ia mendesak pemerintah dan Pertamina untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap data kuota serta merombak jalur penyaluran.
“Kami mengusulkan agar pangkalan gas dibekali sistem digital. Jadi, saat warga membeli, datanya bisa langsung dicocokkan untuk memastikan mereka memang berhak menerima subsidi,” katanya saat ditemui di Jakarta, Senin (10/8).
Tersendatnya pasokan gas melon di tingkat eceran berdampak langsung pada membengkaknya biaya operasional pedagang kecil dan kelangsungan hidup rumah tangga berpenghasilan rendah. Agus meminta para pemangku kepentingan tidak sekadar berpangku tangan pada catatan kuota di atas kertas, melainkan bergerak cepat mengeksekusi tindakan darurat di lapangan.
“Gas tiga kilogram adalah urat nadi ekonomi harian UMKM dan ibu rumah tangga. Kami harap Pertamina dan pemda tidak hanya melihat angka kuota wilayah, tetapi segera memetakan titik-titik kelangkaan terparah untuk mengeksekusi operasi pasar darurat,” tegasnya.
Ia menambahkan, alokasi gas bersubsidi harus ditinjau ulang agar sejalan dengan kondisi riil perekonomian daerah. Kuota pasokan saat ini terbukti belum mencerminkan pertumbuhan riil jumlah pelaku UMKM pascapandemi yang terus bertambah.
Guna menjamin keadilan distribusi dalam jangka panjang serta memutus rantai birokrasi panjang yang kerap dieksploitasi spekulan, Perindo mendorong pemanfaatan institusi ekonomi di tingkat akar rumput sebagai pangkalan resmi penyaluran.
“Saya mendorong pihak yang terkait untuk segera membuka ‘Jalur Distribusi Khusus’, sebagai contoh menjadikan Koperasi Desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai pangkalan resmi penyalur. Dengan menitipkan distribusi langsung pada institusi ekonomi milik warga di tingkat desa atau kelurahan, pasokan dan harga diharapkan dapat lebih terjaga,” ungkapnya.
Pengelolaan ketersediaan energi secara langsung oleh lembaga ekonomi tingkat desa atau kelurahan diyakini mampu mendorong terciptanya kemandirian ekonomi masyarakat. Langkah konkret ini sekaligus menjadi bukti nyata hadirnya negara dalam mewujudkan keadilan dan kemakmuran merata bagi seluruh rakyat di momentum kemerdekaan.
sumber : Partai Perindo
