Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKS, Meitri Citra Wardani, menegaskan pentingnya Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengambil langkah strategis untuk memperkuat hubungan kemitraan lintas sektor demi meningkatkan efektivitas program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, Meitri juga menekankan perlunya diversifikasi sumber pendanaan alternatif agar program prioritas kementerian tetap berjalan optimal di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
“Kebijakan efisiensi anggaran perlu dimaknai secara positif sebagai ujian leadership bagi setiap insan di kementerian, khususnya bagi para pengambil kebijakan strategis, untuk menumbuhkan kreativitas dan terobosan dalam menyukseskan program-program prioritas nasional di tengah tantangan efisiensi anggaran. Kendati demikian, inisiatif yang diambil perlu tetap memperhatikan kelangsungan layanan dan hak dasar bagi pegawai maupun pelayanan publik yang tetap optimal,” ungkap Meitri, Jumat (14/02/2025).
Dalam pandangannya, kerja sama strategis dengan sektor swasta dan mitra internasional menjadi solusi untuk menutup kebutuhan pendanaan sejumlah program yang terdampak efisiensi anggaran. Meitri menyoroti pentingnya kolaborasi ini dalam menangani isu lingkungan strategis seperti mitigasi perubahan iklim.
“Kolaborasi dengan sektor swasta dan mitra global perlu dilakukan untuk membuka kesempatan akses pendanaan yang lebih luas dan sah secara hukum untuk menangani sejumlah isu lingkungan strategis yang tengah kita maupun masyarakat dunia hadapi semisal mitigasi perubahan iklim. Apalagi, program ketahanan bencana dan perubahan iklim menjadi program yang mendapat porsi paling sedikit alokasi anggarannya dari total pagu, yakni hanya 2,71 persen, sehingga ini menjadi tantangan tersendiri,” jelasnya.
Meitri juga mendukung fokus anggaran Kementerian Lingkungan Hidup pada penegakan hukum lingkungan, yang dinilai dapat berdampak pada optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Ia menjelaskan bahwa pemisahan antara Lingkungan Hidup dan Kehutanan berpengaruh pada potensi penerimaan yang bisa diperoleh KLH.
“Pemisahan antara Lingkungan Hidup dan Kehutanan sehingga menjadi lembaga yang tidak lagi tunggal jelas berdampak pada kebijakan PNBP yang bisa mereka terapkan sebelumnya. Misalnya, penerimaan dari pemanfaatan hutan, pelepasan kawasan hutan, serta denda administratif di bidang kehutanan tidak lagi menjadi domain Kementerian Lingkungan Hidup sehingga berakibat pada berkurangnya potensi PNBP yang bisa diperoleh dari sektor tersebut,” terangnya.
Untuk itu, Meitri mendorong penegakan hukum yang konsisten agar dapat mengkompensasi potensi PNBP yang hilang. Ia juga berharap kontribusi PNBP yang maksimal dapat memengaruhi alokasi anggaran KLH di masa mendatang.
“Tidak hanya itu, lewat kontribusi PNBP yang maksimal terhadap keuangan negara diharapkan bisa menjadi credit point yang memengaruhi alokasi anggaran bagi kementerian di tahun mendatang,” tambahnya.
Legislator dari Dapil Jawa Timur VIII ini kembali menegaskan dukungannya terhadap visi pembangunan berkelanjutan yang diusung Presiden Prabowo. Ia meminta agar belanja Kementerian Lingkungan Hidup sejalan dengan mandat Asta Cita, terutama dalam bidang lingkungan hidup.
“Pertama, Kementerian Lingkungan Hidup perlu mengambil peran lebih progresif dalam mewujudkan pemantapan pembangunan berketahanan iklim guna meminimalisir kerugian ekonomi akibat bencana serta mendorong akselerasi pengurangan emisi gas rumah kaca. Mengingat kedua hal ini sejalan dengan spirit dari Asta Cita kedelapan, maka yang perlu dilakukan adalah bagaimana kita bisa mengatur alokasi anggaran untuk pos ini agar lebih memadai lewat berbagai sumber pendanaan alternatif yang sah dan akuntabel selain dari APBN untuk mendukung tercapainya target dari program tersebut,” ungkap Meitri.
Baca Juga: Ida Fauziyah Dukung Efisiensi Anggaran, Tegaskan Tak Boleh Ada PHK di Kementerian Koperasi
Ia juga menambahkan pentingnya menurunkan luas lahan kritis dan menjamin ketersediaan sumber daya air guna mewujudkan swasembada air yang dapat memperkuat sistem pertahanan dan keamanan negara.
“Menurunkan luas lahan kritis dan menjamin ketersediaan sumber daya air lewat perlindungan dan penyelamatan alam juga penting dilakukan untuk mewujudkan swasembada air guna memperkuat sistem pertahanan dan keamanan negara,” tegasnya.
Selain itu, Meitri menekankan bahwa peran KLH sangat diperlukan untuk mendukung kebijakan hilirisasi sebagaimana termaktub dalam Asta Cita kelima. Hal ini bertujuan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri sambil tetap menjaga keberlanjutan lingkungan.
“Lewat dukungan layanan persetujuan lingkungan yang akuntabel dengan memperhatikan ketahanan, kelestarian, dan keberlanjutan lingkungan, serta dukungan pembinaan, pemantauan, dan pengawasan ketat terhadap industri terkait merupakan peran-peran yang bisa dilakukan KLH dalam menjaga kualitas lingkungan hidup yang harmonis dengan industri sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan,” pungkas Meitri.
Sumber: fraksi.pks.id
