Jakarta, PR Politik – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah strategis dengan melakukan efisiensi anggaran di berbagai kementerian dan lembaga, yang menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Kebijakan ini memunculkan kekhawatiran akan potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), terutama di sektor-sektor penting seperti Kementerian Koperasi dan UKM.
Anggota Komisi VI DPR RI, Ida Fauziyah, menyatakan dukungannya terhadap langkah pemerintah dalam efisiensi anggaran, namun menekankan bahwa kebijakan tersebut tidak boleh berujung pada PHK, khususnya bagi Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL).
“Efisiensi ini baik, saya minta tidak ada PHK di Kementerian Koperasi ini terutama pada Penyuluh Koperasi Lapangan,” tegas Ida Fauziyah di Jakarta, Rabu, 12 Februari 2025.
Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut, PPKL memiliki peran strategis sebagai ujung tombak dalam memajukan koperasi di Indonesia. Ida mendorong agar Kementerian Koperasi dan UKM memperkuat posisi serta peran PPKL guna mendukung pengembangan koperasi di Tanah Air.
“PPKL ini ujung tombak bagi kemajuan koperasi di Indonesia. Pemerintah harus memberikan perhatian serius bagi PPKL ini sehingga mereka mampu bekerja dengan baik,” imbuh Ida, yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Ketenagakerjaan.
Sebagai informasi, efisiensi anggaran pemerintah yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 mencakup penghematan sebesar Rp306 triliun. Anggaran tersebut dibagi menjadi dua bagian utama, yakni efisiensi di tingkat kementerian dan lembaga, serta pengurangan transfer ke daerah.
Langkah efisiensi ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran negara di tengah tantangan ekonomi global. Namun, Ida Fauziyah menegaskan pentingnya menjaga keberlangsungan program-program prioritas, khususnya yang melibatkan tenaga kerja seperti PPKL, agar dampaknya tidak merugikan masyarakat.
Ia berharap pemerintah dapat mengambil kebijakan yang bijak dalam implementasi efisiensi anggaran tanpa mengorbankan tenaga kerja yang berperan penting dalam mendukung pembangunan ekonomi, terutama di sektor koperasi.
Sumber: fraksipkb.com
