Jakarta, PR Politik – Anggota Badan Legislasi DPR RI dari Partai NasDem, Cindy Monica, menegaskan pentingnya percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) yang hingga kini belum juga disahkan meski telah dibahas selama lebih dari dua dekade.
Cindy menilai kehadiran regulasi tersebut merupakan bentuk nyata peran negara dalam memberikan perlindungan bagi kelompok pekerja yang selama ini berada dalam posisi rentan.
“RUU PPRT ini sangat penting sebagai bentuk kehadiran negara untuk melindungi kelompok pekerja yang sangat rentan,” ujar Cindy dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Badan Legislasi dengan sejumlah tokoh masyarakat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (5/3/2026).
Ia mengungkapkan bahwa jumlah pekerja rumah tangga (PRT) di Indonesia mencapai sekitar 2,6 juta orang dan mayoritas berasal dari kalangan perempuan.
“Dari sekitar 2,6 juta PRT di Indonesia, sebanyak 92 persen adalah perempuan. Dalam praktik sehari-hari mereka sering bekerja dalam relasi kuasa yang tidak seimbang,” jelasnya.
Menurut Cindy, kondisi tersebut kerap memunculkan ketidakadilan dalam praktik penegakan hukum. Ia menilai pekerja rumah tangga sering berada dalam posisi yang lemah ketika menghadapi berbagai persoalan di tempat kerja.
“Saya melihat beberapa kasus ketika PRT membuat kesalahan, misalnya mencuri, mereka dengan cepat dilaporkan dan diproses secara hukum oleh majikannya. Tetapi di sisi lain, ketika PRT mendapatkan perlakuan tidak adil seperti pelecehan atau kekerasan, banyak dari mereka yang takut melapor atau tidak tahu harus melapor ke mana karena merasa powerless,” ungkapnya.
Karena itu, Cindy menilai ketimpangan relasi kuasa tersebut perlu diperbaiki melalui regulasi yang memberikan perlindungan yang adil bagi pekerja rumah tangga.
Legislator Fraksi Partai NasDem tersebut juga memastikan bahwa fraksinya di DPR RI tetap konsisten mengawal proses pengesahan RUU PPRT hingga dapat menjadi undang-undang.
“Sejak 2014 kami di Partai NasDem konsisten mengawal agar RUU PPRT ini bisa segera disahkan menjadi undang-undang. Sikap kami tegas, kami akan mendukung dan menjadi garda terdepan agar RUU ini tidak hanya berputar di RDP saja, tetapi bisa segera difinalisasi,” tegas Cindy.
