Bandung, PR Politik – Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, H. Iman Adinugraha, menegaskan bahwa agenda penguatan industri farmasi nasional tidak boleh berhenti pada tataran konsep maupun forum diskusi semata. Ia menilai, diperlukan langkah konkret serta keberanian politik agar kemandirian industri farmasi nasional dari hulu hingga hilir benar-benar dapat diwujudkan.
Penegasan tersebut disampaikan Iman Adinugraha saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke PT Bio Farma (Persero) di Bandung, Kamis (29/1). Dalam kunjungan tersebut, Komisi VII DPR RI menggali secara langsung kondisi serta berbagai tantangan yang dihadapi Bio Farma Group sebagai holding industri farmasi nasional.
Iman menilai, Bio Farma Group saat ini masih dibebani sejumlah persoalan struktural yang tidak dapat diselesaikan hanya oleh manajemen perusahaan. Menurutnya, diperlukan dukungan kebijakan yang kuat dari pemerintah serta keberpihakan politik dari DPR RI agar industri farmasi nasional mampu bangkit dan memiliki daya saing.
“Saya meminta Bio Farma Group benar-benar memiliki perencanaan yang jelas dan terukur ke depan. DPR, khususnya Komisi VII melalui pimpinan, siap ikut mendorong penyelesaian persoalan-persoalan mendasar yang hari ini dihadapi,” ujar Iman Adinugraha.
Pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Sukabumi itu memaparkan bahwa dari total belanja industri farmasi nasional yang mencapai sekitar Rp150 triliun per tahun, hampir Rp100 triliun di antaranya masih digunakan untuk impor bahan baku. Bahkan, tingkat ketergantungan impor bahan baku farmasi nasional disebut telah melampaui angka 90 persen.
“Kita selalu bicara industrialisasi dari hulu ke hilir. Tapi faktanya, bahan baku masih sangat tergantung impor. Pertanyaannya, kenapa kita tidak mulai serius membangun industri bahan baku farmasi di dalam negeri? Ini jelas membutuhkan political will yang kuat,” tegasnya.
Menurut Iman, pemaparan yang disampaikan Bio Farma Group dalam kunjungan kerja tersebut mengerucut pada dua persoalan utama. Pertama, dominasi impor bahan baku yang membuat industri farmasi nasional sangat rentan terhadap fluktuasi global. Kedua, tekanan harga di sektor hilir, khususnya di pasar domestik, yang kerap menekan keberlanjutan industri.
“Ketika di hulu tergantung impor, lalu di hilir harga ditekan, industri kita berada di posisi yang tidak sehat. Ini harus segera dicarikan solusi bersama,” ujarnya.
Iman menegaskan bahwa Bio Farma Group merupakan industri strategis nasional yang memiliki peran vital dalam menjaga ketahanan kesehatan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, DPR RI dinilainya memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk ikut memastikan keberlanjutan industri farmasi nasional.
“Ini bukan sekadar soal bisnis, tapi soal keberlanjutan kesehatan bangsa. Ini sejalan dengan Asta Cita Presiden, bagaimana negara hadir mendorong industri strategis agar kembali kuat dan mandiri,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Iman juga menyoroti kondisi salah satu anak usaha Bio Farma Group, yakni Indofarma, yang menurutnya berada dalam kondisi tidak sehat. Ia mengaku prihatin melihat besarnya kapasitas pabrik dan luas lahan yang dimiliki perusahaan tersebut, namun hanya ditopang oleh sekitar 43 orang karyawan.
“Saya pribadi prihatin. Produk Indofarma itu bagus, saya sendiri konsumennya. Tapi dengan kondisi seperti ini, tentu tidak bisa dibiarkan berlarut-larut,” ungkapnya.
Iman menegaskan bahwa kunjungan kerja DPR RI ke BUMN strategis seperti Bio Farma tidak boleh berhenti sebatas agenda seremonial. Menurutnya, harus ada tindak lanjut nyata berupa kebijakan konkret dan dukungan politik agar perusahaan mampu bangkit dan menjalankan fungsinya secara optimal.
“Tidak cukup hanya datang dan melihat. Harus ada political will. DPR harus mendorong, dan Bio Farma Group juga harus punya peta jalan yang jelas tentang apa yang akan dilakukan ke depan,” pungkasnya.
