Jakarta, PR Politik – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui Biro Hubungan Masyarakat menyelenggarakan Sharing Session Media Massa bertema “Membangun Kepercayaan Publik melalui Jurnalistik” di Ruang Tridharma, Kemnaker RI, Jakarta, Kamis (25/9/2025).
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemnaker, Cris Kuntadi, mengingatkan bahwa Humas tidak boleh berhenti pada rutinitas administratif. Ia menyarankan agar sharing session sesering mungkin dilakukan agar pegawai Humas semakin memahami apa yang harus dilakukan.
“Terpenting adalah bagaimana setiap peristiwa, program hingga kinerja institusi pemerintah dapat dikemas menjadi berita sehingga memiliki manfaat untuk publik, bahkan dari hal yang terlihat sederhana sekalipun wajib disampaikan ke publik sebagai wujud keterbukaan informasi,” ungkap Cris.
Kepala Biro Humas Kemnaker, Sunardi Manampiar Sinaga, mengatakan tiga tujuan utama Sharing Session ini adalah meningkatkan pemahaman strategi pengelolaan isu di media, mengasah kemampuan counter isu pada situasi krisis, dan memperkuat kepercayaan publik melalui praktik komunikasi yang transparan dan adaptif.
“Kemnaker menegaskan komitmennya menghadirkan komunikasi publik yang transparan, adaptif, dan kredibel untuk memperkokoh kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan dan kinerja kementerian,” katanya.
Acara tersebut juga menghadirkan narasumber dari media dan lembaga riset. Pemimpin Redaksi Tirto.id, Rahmadin Ismail, menekankan independensi media sebagai kunci menjaga kepercayaan publik.
“Tugas jurnalis bukan sekadar menyampaikan informasi, tetapi memastikan publik mendapat berita yang berimbang dan bisa dipercaya,” katanya.
Narasumber lain, Eksekutif Direktur Cakradana, Muhammad Nurdiansyah, menyoroti pentingnya akurasi di tengah arus informasi yang cepat. Sementara itu, Narasumber dari Badan Komunikasi Pemerintah, Tri Kurniawan, menekankan bahwa dalam menghadapi krisis komunikasi, diperlukan berbagai langkah strategis. Mulai dari analisis risiko, respons cepat dalam 24 jam, hingga kontrol narasi yang konsisten.
“Pemulihan reputasi disebut sebagai pekerjaan paling berat, sehingga seluruh pihak diminta menerapkan one voice policy agar informasi yang disampaikan ke publik tetap terarah dan kredibel,” katanya.
sumber : Kemnaker RI
