Jakarta, PR Politik – Ketua DPP PKS Bidang Pendidikan dan Kesehatan, Kurniasih Mufidayati, menyambut positif rencana penataan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Langkah ini khususnya memberikan kesempatan bagi guru PPPK paruh waktu untuk diangkat menjadi PPPK penuh waktu pada tahun 2027.
Kurniasih menilai skema pengangkatan tersebut membawa harapan baru bagi ratusan ribu tenaga pendidik di tanah air yang telah lama mengabdi dan membutuhkan kepastian status kepegawaian, keberlanjutan karier, hingga peningkatan kesejahteraan.
“Ini merupakan langkah positif dan patut kita dukung bersama. Kesempatan bagi guru PPPK paruh waktu untuk menjadi PPPK penuh waktu memberikan harapan akan adanya kepastian status dan masa depan yang lebih baik bagi para guru,” ujarnya dalam keterangannya, Jumat (21/8).
Berdasarkan hasil rapat koordinasi DPR bersama kementerian dan lembaga terkait, tercatat ada 231.246 guru berstatus PPPK paruh waktu yang diproyeksikan berkesempatan beralih status menjadi PPPK penuh waktu pada 2027. Adapun total guru berstatus PPPK secara nasional saat ini telah menyentuh angka 955.245 orang.
Kendati demikian, ia menggarisbawahi bahwa kesuksesan rencana besar ini sangat ditentukan oleh pengawalan ketat sejak tahap perencanaan awal, terutama kesiapan pengalokasian anggaran fiskal.
“Jangan sampai rencana yang baik ini berhenti pada kesepakatan. Kita perlu memastikan seluruh kebutuhan anggaran disiapkan secara matang agar proses pengangkatan dapat berjalan sesuai target dan para guru mendapatkan kepastian,” kata legislator dari Fraksi PKS tersebut.
Ia mengingatkan bahwa konversi status dari paruh waktu menjadi penuh waktu membawa konsekuensi anggaran yang signifikan. Komponen tersebut mencakup pembayaran gaji pokok, tunjangan kepegawaian, hingga pemenuhan hak-hak normatif lainnya yang melekat pada status ASN PPPK penuh waktu.
Oleh karena itu, ia mendorong terbangunnya koordinasi dan perencanaan anggaran secara solid antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Keuangan, serta kementerian/lembaga mitra terkait.
“Perencanaan anggaran harus dilakukan sejak awal dan berbasis data yang akurat. Dengan begitu, target pengangkatan pada 2027 benar-benar dapat diwujudkan, bukan sekadar menjadi harapan bagi para guru,” tegasnya.
Selain jaminan fiskal, Kurniasih menekankan pentingnya transparansi informasi terkait persyaratan teknis, tahapan seleksi, jadwal pelaksanaan, kuota formasi, hingga mekanisme penetapan.
“Transparansi menjadi sangat penting agar para guru memahami proses yang sedang berjalan dan mengetahui apa saja yang harus dipersiapkan. Mekanisme harus jelas, terbuka, dan mudah dipahami sehingga tidak menimbulkan kebingungan maupun ketidakpastian,” ujarnya.
Di samping itu, ketepatan sinkronisasi data antarinstansi juga harus menjadi prioritas. Hal ini mengingat kebutuhan guru nasional yang diproyeksikan mencapai 526.689 formasi, yang tersebar di bawah Kemendikdasmen, Kementerian Agama, Sekolah Rakyat, hingga Sekolah Garuda.
“Data harus menjadi fondasi utama dalam proses penataan ini. Kita perlu memastikan guru yang memenuhi ketentuan dan memang dibutuhkan memperoleh kesempatan yang adil. Jangan sampai persoalan administrasi atau ketidaksinkronan data justru menghambat proses,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa jaminan kepastian status kepegawaian akan memberikan rasa tenang bagi para guru untuk terus berfokus pada peningkatan mutu pembelajaran peserta didik.
“Penataan ini bukan sekadar perubahan status. Yang ingin kita capai adalah adanya kepastian karier, kesejahteraan, perlindungan profesi, serta kesempatan bagi guru untuk terus meningkatkan kompetensinya,” tuturnya.
Kurniasih memastikan bahwa Komisi X DPR RI akan terus mengawal jalannya penataan ini agar seluruh persiapan regulasi dan kesiapan APBN benar-benar matang saat direalisasikan pada 2027 mendatang.
“Kita mendukung penuh rencana pengangkatan guru PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. Yang terpenting sekarang adalah memastikan seluruh persiapan dilakukan secara matang, transparan, dan didukung anggaran yang memadai agar target 2027 benar-benar dapat terlaksana,” pungkasnya.
sumber : PKS
