Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Syarif Fasha, menegaskan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) sektor minyak dan gas bumi (migas) serta mineral dan batu bara (minerba) merupakan hak murni daerah penghasil yang wajib disalurkan tepat waktu oleh pemerintah pusat tanpa ada penundaan.
Penegasan tersebut disuarakan Syarif Fasha merespons aspirasi Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Jambi dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi XII DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (20/8).
Syarif membeberkan bahwa lebih dari 60 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi maupun kabupaten/kota di wilayahnya masih sangat menggantungkan nafas fiskal pada dana transfer pusat, baik berupa Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK). Tanpa adanya transparansi dan kelancaran penyaluran DBH, daerah dinilai akan kesulitan menggerakkan roda ekonomi lokal.
“Penopang terbesar pertumbuhan ekonomi itu adalah government spending di tingkat daerah. Jika DBH ditahan, bagaimana daerah bisa menekan angka pengangguran dan menjaga laju inflasi?” ujarnya.
Selain mendesak keadilan pembagian fiskal, legislator NasDem dari Daerah Pemilihan Jambi tersebut menggarisbawahi pentingnya percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang di tanah Jambi.
“Kehadiran PLTU Mulut Tambang dengan jarak hanya sekitar lima kilometer dari lokasi tambang merupakan solusi konkret atas polemik pengangkutan batu bara darat yang tak kunjung usai meski telah berganti kepemimpinan di tingkat provinsi,” ujarnya.
Lebih jauh, ia menerangkan bahwa pendirian PLTU Mulut Tambang bakal mewujudkan kemandirian energi bagi Provinsi Jambi yang memegang predikat pemilik cadangan batu bara terbesar kelima di Indonesia. Saat ini, pasokan listrik Jambi sebesar 450 Megawatt tergolong rentan karena masih bergantung penuh pada jaringan interkoneksi Sumatra Selatan dan Sumatra Barat.
“Kalau interkoneksi terganggu sedikit saja, misalnya ada pohon tumbang menimpa kabel, Jambi langsung padam total dan masyarakat yang jadi korban. Dengan PLTU Mulut Tambang, Jambi memiliki cadangan energi mandiri bahkan bisa menyuplai kelebihan daya ke daerah tetangga. Terkait pola komunikasi, sebagai wakil rakyat dapil Jambi, saya berkomitmen membuka ruang koordinasi berkala dengan DPRD Provinsi Jambi saat agenda reses mendatang agar aspirasi daerah dapat terus terkawal di Komisi XII,” pungkasnya.
sumber : Fraksi Nasdem
