Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi IX DPR RI, Sahidin, mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera memperkuat tata kelola anggaran serta memperjelas mekanisme penyaluran Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah pembenahan ini dinilai sangat krusial agar Program Strategis Nasional (PSN) tersebut dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, sekaligus memiliki akuntabilitas yang tinggi.
Menurutnya, besarnya alokasi anggaran negara yang dikelola oleh BGN wajib diimbangi dengan tertib administrasi yang ketat serta optimalisasi pelaksanaan di lapangan.
“BGN ini mengelola proyek strategis nasional. Kita ingin kebijakannya betul-betul bisa diterima dan dirasakan manfaatnya secara optimal oleh masyarakat tanpa meninggalkan masalah tata kelola,” tegasnya dalam Rapat Dengar Pendapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Dalam forum evaluasi tersebut, ia membedah sejumlah catatan merah yang harus segera diselesaikan oleh manajemen BGN. Fokus utama tertuju pada penyelesaian tunggakan anggaran program tahun anggaran 2025. Parlemen meminta BGN segera melunasi sisa pembayaran yang menyentuh angka ratusan miliar rupiah, termasuk di dalamnya tunggakan bantuan Program MBG sebesar Rp100 miliar, serta kewajiban biaya operasional bimbingan teknis (bimtek) dan perjalanan dinas.
Aspek kedua yang disoroti secara tajam adalah pembenahan akurasi pencatatan keuangan. DPR menilai BGN harus segera mengurai persoalan administratif, terutama menyangkut alokasi anggaran sebesar Rp743 miliar yang statusnya masih “belum diyakini”. Hal ini penting agar seluruh penggunaan uang negara memiliki legalitas dan pertanggungjawaban yang valid.
Di samping persoalan internal keuangan, Komisi IX DPR RI juga mengingatkan agar teknis penyaluran makanan bergizi di lapangan tidak memicu riak sosial atau kesenjangan di lingkungan sekolah. DPR berharap formula pemberian manfaat dirancang secara inklusif demi menghindari adanya diskriminasi maupun perbedaan perlakuan antar-siswa.
Terakhir, ia meminta BGN memberikan jaminan kepastian usaha kepada para mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kepastian regulasi dan kontrak kerja ini sangat mendesak lantaran para mitra lokal telah menggelontorkan investasi modal yang tidak sedikit untuk membangun fasilitas dapur pendukung program.
DPR menegaskan, BGN wajib menyusun skema kerja sama yang transparan, berkepastian hukum, serta memberikan perlakuan yang adil bagi seluruh mitra guna menjaga keberlangsungan pasokan makanan bergizi bagi anak bangsa.
sumber : Fraksi PAN
