Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Hendry Munief, mendorong Badan Standardisasi Nasional (BSN) untuk memperkuat keberpihakan terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya dalam proses sertifikasi produk. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI bersama BSN dan sejumlah Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang digelar Rabu (17/07/2025).
Menurut politisi Fraksi PKS tersebut, proses sertifikasi seperti SNI, PIRT, BPOM, hingga sertifikasi halal masih menjadi tantangan besar bagi para pelaku UMKM. Padahal, kemudahan akses terhadap sertifikasi merupakan syarat penting agar produk mereka bisa bersaing dan masuk ke pasar modern.
“Bagaimana mungkin UMKM bisa tumbuh dan berkembang kalau proses sertifikasinya saja masih rumit? Banyak yang terhambat hanya karena tidak punya BPOM, sertifikasi halal, atau SNI,” ujarnya.
Hendry juga menyoroti bahwa sebagian besar LPK saat ini justru lebih fokus melayani perusahaan besar, sementara kebutuhan pelaku UMKM belum mendapatkan perhatian yang memadai. Ia mengingatkan bahwa dengan jumlah UMKM mencapai 65 juta pelaku usaha, keberpihakan terhadap sektor ini sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
“Target pertumbuhan ekonomi 8% di masa pemerintahan Presiden Prabowo tentu harus kita capai bersama. Tapi itu tidak mungkin tanpa kolaborasi konkret untuk memperkuat sektor UMKM,” sambung anggota Komisi VII tersebut.
Lebih lanjut, Hendry mengungkapkan adanya laporan dari pelaku UMKM yang belum mendapatkan sertifikasi meski telah mengajukan sejak tahun 2022. Legislator asal PKS itu menekankan pentingnya perbaikan dari sisi waktu dan mekanisme agar proses sertifikasi tidak lagi menjadi hambatan bagi UMKM untuk berkembang.
“Saya berharap BSN dan LPK punya program yang betul-betul berpihak dan responsif. Jangan sampai yang kecil makin tertinggal hanya karena proses birokrasi yang berbelit,” pungkasnya.
Sumber: fraksi.pks.id
