Jakarta, PR Politik – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bersama jajaran ulama dan kiai merumuskan empat isu strategis nasional dalam gelaran Ijtima’ Ulama Indonesia yang diselenggarakan menjelang puncak peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-28 PKB.
“Ada empat isu utama yang strategis yang kami bahas tadi. Pertama, soal dinamika kehidupan berbangsa, bernegara, dan kemasyarakatan,” ujar Sekretaris Dewan Syura DPP PKB, Saifullah Ma’shum, seusai menghadiri forum tersebut di Jakarta, Kamis (23/7).
Mengenai poin pertama, Saifullah memaparkan bahwa diskusi antara PKB dan para ulama membedah peta arah pembangunan nasional serta dinamika perpolitikan dan kualitas demokrasi tanah air saat ini.
Beralih ke isu kedua mengenai perekonomian, PKB bersama para ulama menilai bahwa garis kebijakan ekonomi yang diusung oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada dasarnya sudah selaras dengan konstitusi serta berorientasi pada pemberdayaan masyarakat bawah.
Kendati demikian, forum memberikan catatan kritis terhadap efektivitas eksekusi di lapangan.
“Akan tetapi, kami mengkritisi pada implementasinya atau penerapannya itu masih ada persoalan, terutama di tata kelola atau persiapan ataupun kesiapan SDM yang belum disiapkan dengan sesungguhnya sehingga di sana sini terjadi deviasi, distorsi maupun ketidaksesuaian dengan yang direncanakan oleh Bapak Presiden,” tegasnya.
Menimbang besarnya alokasi anggaran dan dampak sosial yang ditimbulkan, forum mendesak dilakukannya evaluasi serta pengawasan berkala.
“Karena ini program besar, program yang mengalokasikan anggaran besar, dan punya efek sosial ekonomi yang sangat besar. Oleh karena itu, harus dibuka ruang sebesar-besarnya untuk partisipasi publik, evaluasi, monitoring dan pengawasan,” lanjutnya.
Terkait isu ketiga, Ijtima’ Ulama menyoroti tekanan terhadap dunia pendidikan Islam, khususnya pondok pesantren, akibat munculnya stigma negatif dari pihak-pihak yang tidak memahami esensi pesantren. Kondisi tersebut memicu penurunan minat sebagian masyarakat untuk menyertakan anaknya ke lembaga pendidikan keagamaan tersebut.
Guna mengatasi hal itu, forum menyepakati perlunya dorongan pendanaan yang lebih adil bagi pesantren melalui pemanfaatan alokasi anggaran pendidikan nasional sebesar 20 persen.
Sementara itu pada isu keempat, forum membedah persiapan serta agenda Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) mendatang yang akan digelar di Jombang.
Wakil Sekretaris Dewan Syura DPP PKB, Maman Imanul Haq, menjelaskan bahwa forum mengeluarkan rekomendasi agar PBNU mampu tampil sebagai lokomotif organisasi masyarakat sipil (civil society) yang independen. PBNU diharapkan konsisten memberikan kritik konstruktif kepada pemerintah, mendampingi ekonomi umat, serta mendongkrak mutu pendidikan.
“Oleh sebab itu, Ijtima’ Ulama meminta agar muktamar di Jombang besok itu muktamar yang betul-betul jauh dari praktik-praktik transaksional, jauh dari praktik-praktik yang hanya memanfaatkan PCNU-PCNU (Pengurus Cabang NU),” pangkasnya.
Ia menuturkan, forum juga mendesak agar Muktamar PBNU di Jombang diselenggarakan secara inklusif dengan merangkul lebih banyak elemen, termasuk memberikan ruang luas bagi generasi muda dalam merumuskan kembali peran strategis NU di masa depan.
sumber : PKB
