Jakarta, PR Politik (21/12) – Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang akan memaafkan para koruptor jika mereka mengembalikan uang rakyat sebagai sebuah terobosan hukum yang positif.
“Saya pikir bahwa semuanya itu kan ada tata kelola yang baik, ya, semuanya ada tata kelola yang baik,” kata Bahlil kepada wartawan di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Jumat (20/12/2024).
Bahlil menambahkan, jika Presiden Prabowo mempertimbangkan pengembalian kerugian material, maka itu merupakan langkah yang baik. “Saya pikir itu salah satu terobosan hukum, dan itu bagus,” sambungnya.
Ia juga menekankan bahwa uang yang dikembalikan dapat digunakan untuk membangun bangsa dan memberikan makanan bergizi bagi anak-anak Indonesia. “Supaya uangnya itu bisa dipakai untuk membangun jalan, sekolah, makanan bergizi, saudara-saudara kita yang ekonominya belum bagus, dipakai untuk subsidi,” ujar Bahlil.
“Jadi saya pikir itu terobosan aja kok, selama tidak melanggar aturan kan enggak ada masalah. Yang penting ada terobosan hukum yang baik. Tujuannya satu, kita ingin memperbaiki bangsa ini,” pungkasnya.
Senada dengan Bahlil, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham), Yusril Ihza Mahendra, juga menilai pernyataan Presiden Prabowo sebagai salah satu strategi pemberantasan korupsi yang menekankan pada pemulihan kerugian negara atau asset recovery.
Langkah tersebut, menurut Yusril, sejalan dengan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang telah diratifikasi oleh Indonesia. “Apa yang dikemukakan Presiden itu sejalan dengan pengaturan UN Convention Against Corruption yang sudah kita ratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Sebenarnya setahun sejak ratifikasi, kita berkewajiban untuk menyesuaikan Undang-Undang Tipikor kita dengan konvensi tersebut. Namun kita terlambat melakukan kewajiban itu dan baru sekarang ingin melakukannya,” ujar Yusril dalam keterangannya, Kamis (19/12/2024).
“Penekanan upaya pemberantasan korupsi sesuai pengaturan konvensi adalah pencegahan, pemberantasan korupsi secara efektif, dan pemulihan kerugian negara,” sambungnya.
Sumber: kabargolkar.com
