Jakarta, PR Politik – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid memaparkan empat pilar utama yang menjadi fondasi dalam merumuskan sebuah kebijakan publik yang berkualitas. Hal tersebut disampaikannya saat memberikan sambutan dalam agenda Focus Group Discussion (FGD) Regulasi dan Pelatihan Pembuatan Policy Brief yang diinisiasi oleh Bidang Perempuan dan Keluarga (Bipeka) DPP PKS, Ahad (17/5).
“Saya mencoba merangkum, paling tidak ada empat pilar fondasi untuk melahirkan kebijakan publik yang baik,” ujarnya mengawali arahannya.
Ia menjabarkan, pilar pertama dalam menyusun kebijakan adalah value-based policy atau kebijakan berbasis nilai. Elemen ini berfungsi sebagai kompas moral dasar organisasi untuk menakar serta menentukan apakah suatu kebijakan yang dilahirkan sudah selaras dengan nilai-nilai kebajikan dan kebenaran.
Selanjutnya, pilar kedua yang tidak kalah krusial adalah rules-based policy yang bertugas mengukur koridor legalitas formal.
“Pilar yang kedua adalah rules-based policy yang mengatur boleh atau tidaknya, kerangka hukumnya. Ada peraturan perundang-undangan dan AD ART partai yang menjadi koridor kita dalam menyusun kebijakan publik,” ungkapnya.
Pilar ketiga adalah rationality-based policy. Di dalam pilar ini, sebuah rancangan kebijakan publik dituntut untuk bersikap logis dan berorientasi pada pemenuhan kemaslahatan masyarakat luas skala masif.
“Kebijakan publik harus rasional bahwa kebijakan publik yang dihadirkan harus menghadirkan manfaat yang lebih besar dibanding mudharat. Memang kebijakan tidak bisa menyenangkan semua orang,” tambahnya.
Sebagai pilar terakhir, Kholid memasukkan unsur electoral-based policy mengingat posisi PKS sebagai sebuah partai politik kontestan pemilu. Institusi politik memerlukan formulasi kebijakan taktis yang memiliki daya tarik kuat guna memenangkan insentif dukungan serta kepercayaan dari masyarakat.
Lebih lanjut, ia menilai pelatihan pembuatan ringkasan kebijakan (policy brief) ini bernilai sangat strategis untuk mengoptimalkan peran partai sebagai pembuat kebijakan (policy maker). Langkah ini sekaligus menjadi pengejawantahan dari upaya membangun tradisi collective genius di internal partai sebagaimana yang diinstruksikan oleh Presiden PKS Almuzzammil Yusuf.
“Semoga pelatihan hari ini bisa menguatkan kapasitas kita semua, berbagi pengetahuan, sebagaimana arahan Presiden PKS kita ingin membangun tradisi collwctive genius. Kita tidak boleh berpuas diri dengan pandangan kita pribadi,” pungkasnya menutup sambutannya.
sumber : PKS
